TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membatasi aksi unjuk rasa menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. “Pembatasan lokasi demo merupakan langkah mundur bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi yang sudah diraih bersama,” kata Ketua AJI Indonesia Suwarjono kepada Tempo, Jumat, 30 Oktober 3015.

Suwarjono berujar, pembatasan-pembatasan melalui peraturan gubernur tersebut tidak dibutuhkan. Menurut Suwarjono, sudah ada Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur tentang demo. “Bahkan sebagian aturannya sudah melakukan pengekangan,” ucapnya.

Suwarjono menjelaskan, UU tersebut justru mengatur tentang pemberian rasa aman dan perlindungan hukum bagi peserta unjuk rasa.

Menurut dia, UU tersebut menyebutkan tempat publik bebas dijadikan lokasi aksi demo, “Kecuali Istana Presiden, rumah sakit, tempat ibadah, instansi militer, dan sejumlah tempat lain,” tutur Suwarjono.

Suwarjono berpendapat, Ahok sebagai gubernur seharusnya tidak perlu mengeluarkan pergub tersebut. “Sudah cukup jelas, kok. Jangan sampai gara-gara Ahok sering didemo
kemudian mengeluarkan pergub yang hanya melindungi dirinya saja,” katanya.

Nantinya demonstrasi di Jakarta akan dipusatkan di beberapa tempat, seperti kawasan Monumen Nasional dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Ahok, aturan tersebut diberlakukan agar tidak membuat macet jalan, dan pendemo yang masih bandel akan ditindak. "Kalau bikin macet, bisa ditangkap," ucapnya di Balai Kota pada Kamis lalu.

http://metro.tempo.co/read/news/2015...ndur-demokrasi

Original Posted By ideotlogi►Wujud fasisme menurut Umberto Eco dalam esainya "Eternal Fascism" (1995), ane sebutin dua aja:

1. "Disagreement Is Treason" - fascism devalues intellectual discourse and critical reasoning as barriers to action.
2. "Appeal to a Frustrated Middle Class", fearing economic pressure from the demands and aspirations of lower social groups.

Pak Ahok merasa paling benar, menolak diskusi publik, peduli terhadap kenyamanan kelas menengah, mengesampingkan warga miskin dan buruh, merasa ini itu harus 'ditertibkan', jangan salahkan apabila orang lain anggap dia fasis.

Pergubnya belum ditampilkan di website DKI, tapi dari penjabaran Ahok sudah tergambar maksud dan tujuannya: Segala bentuk menyatakan pendapat, baik itu dukungan maupun protes, harus dilakukan di 3 tempat. Kalau kagak tertib, akan ditindak langsung/bisa ada sanksi pidana.

Ngapain juga orang lain demo di depan rumah ane, jalanan sempit dan sasaran demo buat siapa?

Nih sederhananya gini:
- Kalau mau demo kasih dukungan buat KPK tidak boleh dilakukan di gedung KPK, harus di 3 tempat yang diperbolehkan.
- Kalau mau adain acara Kamisan tidak boleh di depan istana, harus di 3 tempat yang dibolehkan.
- Kalau mau demo buruh tidak boleh konvoi, harus di 3 tempat yang telah disediakan.
- Bahkan kalau mau menyatakan dukungan kepada Ahok tidak boleh dilakukan di sembarang tempat (seperti yang dilakukan Teman Ahok di mall-mall).

Ingat, maksimal 60 desibel