KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat, seluas 36 hektare.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Abraham Lunggana saat melaporkan kasus itu ke KPK mengatakan, hasil audit pansus menemukan dana pembelian lahan tersebut mencapai Rp 191 miliar.

Kendati demikian, laporan pemeriksaan itu diperoleh bukan berdasarkan hasil audit BPK.

“Hasil Pansus LHP (Laporan Penyampaian Hasil) ini baru selesai kemarin. Kemarin kita menyerahkan LHP ini ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemudian hari ini ke KPK,” ujarnya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/10).

Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga telah menyampaikan data tambahan soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke KPK. Amir melapor ke KPK pada 19 Agustus dan menerima surat tanggapan dari KPK pada 10 September.
“Setelah mereka mempelajari, mereka jawab tanggapan bahwa akan ditindaklanjuti. Sudah ada surat itu, saya mendapatkan data baru,” kata Amir, Kamis, 17 September.

Menurut dia, ada kejanggalan dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu terlihat pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Perbedaan yang sangat ganjil adalah dari 2009 sampai 2013 tidak ada kenaikan Rp12 juta saja. Pada 2014, tiba-tiba naik jadi Rp20 juta. Ini keterangan NJOP dari pelayanan pajak,” kata dia.

http://kriminalitas.com/datang-ke-kp...-sumber-waras/

Merdeka.com - Pansus tindaklanjut Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta, (28/10) kemarin. Setelah diserahkan ke BPK DKI, Pansus juga mengungkapkan bakal melimpahkan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ini ke KPK

Rencana tersebut ternyata membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali meradang. Ahok pun menilai langkah dari Pansus DPRD ini untuk menyerahkan LHP ke KPK adalah langkah yang tidak logis dan cenderung terlihat unsur politis di dalamnya. Karena, menurutnya, pihak BPK saja masih meminta tambahan waktu untuk proses audit investigasi.

"Saya kira enggak apa-apa. Menurut saya itu Pansus yang terlalu politik. Kenapa orang BPK saja masih minta 20 hari buat temuin kesalahan. Lalu ada orang yang melapor ke KPK, KPK ambil inisiatif limpahkan ke BPK untuk mengaudit investigasi. Dalam audit investigasi 60 hari kayaknya enggak ketemu nih makanya mereka minta perpanjang 20 hari," kata Ahok di Pasar Taman Puring, Jalan Kyai Maja, Jakarta Selatan, Jumat, (30/10).

"Ini saja sudah menyalahi aturan masa sudah 60 hari masih mau perpanjang 20 hari? Berarti bukan salah kami dong," lanjutnya.

Ahok mempertanyakan kapasitas pengawasan dan proses investigasi yang dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, laporan DPRD ke KPK tidaklah mendasar, pasalnya langkah tersebut akan melangkahi investigasi BPK dalam mendalami temuan.

"Terus DPRD kurang sekolah atau apa gitu ya, BPK saja belum selesai menginvestigasi terus kamu mau laporin. Apa yang mau kamu laporin? Berarti DPRD lebih hebat daripada BPK ada temuan? BPK saja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan," tegas orang nomor satu DKI Jakarta ini.

Mantan Politisi Gerindra ini menambahkan pelaporan ke KPK tersebut terlihat bahwa kapasitas dan kompetensi DPRD dalam melakukan investigasi dan pengawasan sangat kurang.

"Tapi aku demen karena makin kelihatan siapa yang kurang sekolah dan kurang baca," tutup Ahok.

http://www.merdeka.com/jakarta/dilap...au-apa-ya.html