[Quote]
Jakarta-Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 2.095,7 triliun, setelah menggelar rapat dengan pemerintah hingga pagi.

Rapat ini dimulai pukul 17.30 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 03.00 WIB. Hasil rapat ini kemudian akan dilanjutkan ke Sidang Paripurna DPR yang dijadwalkan hari ini juga sekitar pukul 10.00 WIB.

"‎Dengan semua pernyataan mini akhir fraksi, termasuk laporan Banggar di Paripurna. Oleh karena itu nanti disiapkan laporan agar tidak ada yang tertinggal," ujar Ketua Umum Banggar, Ahmadi Noor Supit, saat mengetuk palu persetujuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Mayoritas fraksi menyatakan setuju untuk disahkan Rancangan APBN ini sebagai UU APBN 2016 dalam sidang paripurna. Kecuali fraksi Partai Gerindra yang sejak awal menyatakan penolakan. Sedangkan fraksi PPP tidak menyatakan diterima atau ditolak, melainkan hanya persetujuan untuk diteruskan ke pembahasan selanjutnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan‎, hasil pembahasan ini memberikan sinyal positif dalam perekonomian 2016 bahwa pemerintah dapat menjalankan desain kerangka fiskal yang lebih realistis.

"Pemerintah akan melanjutkan program prioritas nasional, seperti infrastruktur, konektifitas‎, serta program nawa cita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah," ujar Bambang pada kesempatan yang sama.

‎Berikut rinciannya RUU APBN 2016 :

I. Asumsi Makro
*.‎Pertumbuhan ekonomi 5,3%
*.Inflasi 4,7%
*.Kurs Rp13.900/US$
*.SPN 3 bulan 5,5%
*.ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50‎/barel
*.Lifting Minyak 830.000 barel per hari
*.Gas 1,15 juta barel setara minyak

II. Target Pembangunan
*.Kemiskinan 9-10%
*.Gini rasio 0,39
*.Indeks pembangunan manusia 70,1
*.TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5‎%.

III. Postur Anggaran‎
1. Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun

a. Penerimaan perpajakan‎ Rp 1.546,7 triliun, terdiri dari :
*.Pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.‎506,5 triliun
*.Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp 40,1triliun

b. Penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun, terdiri dari :
*.Penerimaan SDA Rp 124,8 triliun
*.Pendapatan Laba BUMN Rp 34,1 triliun
*.PNBP lainnya Rp 79,4 triliun
*.Pendapatan BLU Rp 35,3 triliun

c. Penerimaan hibah Rp 2 triliun

2. Belanja Negara Rp 2.095,7 triliun

a. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun, teridir dari :
*.Belanja KL Rp 784,1 triliun
*.Belanja Non KL 541,4 triliun (subsidi energi Rp 102,1 triliun‎)

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 770,2 triliun

3. Pembiayaan anggaran Rp 273,2 triliun (2,15%)

Sumber : http://m.detik.com/finance/read/2015...kowi-rp-2095-t

Akhirnya disetujui juga, semoga lancar sampai disahkan di paripurna

Melengkapi :

Awali Penolakan RAPBN 2016 Dengan Jargon Partai, Gerindra Panen Tawa


Jakarta- Fraksi Partai Gerindra menolak RUU APBN 2016 di depan jajaran menteri yang hadir di DPR. Namun, Fraksi Gerindra mengawalinya dengan salam khas partai ini. Orang-orang di ruang rapat kontan saja tertawa geli.

"Salam Indonesia Raya! Jadi kalau kami sampaikan salam Indonesia Raya jawabnya, Gerindra!" kata juru bicara Gerindra di Banggar DPR Wilgo Zainar di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015) malam pukul 23.00 WIB.

Hampir seisi ruangan cekikikan melihat dan mendengar Wilgo Zainar mengkomando orang-orang diruang rapat. Jelas, ruang rapat tak hanya diisi anggota dari Gerindra saja, melainkan ada 9 fraksi lain juga. Toh ada saja yang mematuhi komado Wilgo itu.

Awalnya, Gerindra merujuk pada pelaksanaan APBN Perubahan 2015 yang telah disetujui Gerindra. Intinya, Gerindra memandang pelaksanaan APBN-P 2015 telah gagal.

"Setelah mencermati pelaksanaan APBN-P 2015, Fraksi Partai Gerindra berpendapat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak satupun mencapai target. Bahkan jauh di bawah target," kata Wilgo.

Yang dia soroti secara retrospektif ini adalah target penerimaan pajak yang tak tercapai, lemahnya pengelolaan APBN-P sehingga mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, dana desa yang rendah terserap, realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang rendah, hingga soal penanganan bencana kabut asap yang dinilai gagal.

Kini untuk APBN 2016, Gerindra menolaknya. Target penerimaan pajak dinilai tidak realistis. Secara umum, pemerintah dipandang Gerindra bisa menggunakan APBN tahun lalu saja bila APBN 2016 tak diterima.

"Dengan ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak RAPBN 2016. Sekali lagi, menolak RAPBN 2016," ujarnya.(dnu/bag)

http://m.detik.com/news/berita/30573...dra-panen-tawa

Partai Demokrat Setuju APBN 2016, Tapi Anggaran Alutsista Jadi Sorotan

Jakarta- Partai Demokrat menyatakan menyetujui RUUAPBN 2016. Namun syaratnya, harus ada perubahan fundamental sebelum itu disahkan menjadi Undang-undang.

"Fraksi Partai Demokrat pada dasarnya menerima RAPBN 2016 sepanjang pemerintah mengakomodasi seluruh catatan dan pandangan Fraksi Partai Demokrat," kata juru bicara Demokrat di Baleg DPR Rinto Subekti, di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan,Jakarta, Jumat dini hari (30/10/2015).

Catatan-catatan setebal puluhan halaman dibacakan Rinto, bahkan dengan terbatuk dan tersendat karena saking panjangnya. Semua catatan itu harus terakomodasi bila ingin APBN 2016 sah saat sidang Paripurna nanti.

"Fraksi Partai Demokrat berharap RAPBN 2016 dirumuskan dan dilakukan perubahan mendasar terhadap RUU APBN 2016 sebelum disetujui menjadi Undang-undang," kata Rinto.

Rekomendasi dan sikap Demokrat merentang berbagai hal. Pemerintah perlu realistis melihat ekonomi yang bakal dihadapi. Perlu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Soal asumsi dasar makro, Demokrat meminta pemerintah realistis terhadap target pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Pemerintah perlu mengefisienkan belanja, mengurangi biaya konsumtif seperti perjalanan dinas dan hal yang tak produktif lain. Pemerintah juga perlu menjaga agar nilai rupiah terhadap dolar tidak menyentuh angka psikologis Rp 15 ribu per 1 USD.

Optimalisasi perpajakan perlu dilakukan. Pemerintah perlu belajar dari kekeliruan APBN tahun sebelumnya terkait hal ini.

Namun, Demokrat tak setuju dengan alokasi anggaran pertahanan 2016. Pemerintah harus lebih memperhatikan pertahanan, serta ketangguhan alat utama sistem persenjataan Indonesia. Anggaran pertahanan 2016 dirasa terlalu kecil.

"Ini bertentangan dengan salah satu janji Presiden Jokowi bahwa anggaran pertahanan tiga kali lipat. Soal anggaran bidang pertahanan, Presiden Jokowi diharapkan bisa menjelaskan. Karena pasti berdampak kepada timeline modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit," tuturnya.

Tak ketinggalan, soal program bela negara Kementerian Pertahanan juga disorot Demokrat. "Penggunaan anggaran mesti dibicarakan dengan DPR RI," kata dia.

Soal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN, harus ada keluaran berupa kontribusi BUMN dan dividen sebagai sumber penerimaan negara. PMN tidak boleh untuk membayar utang dan biaya operasional semata. Pemerintah juga perlu belajar dari penyerapan PMN di 2015 yang rendah.

Pemerintahan Presiden Jokowi juga diminta berhenti menyalahkan hal-hal lain terkait kondisi ekonomi Indonesia yang tidak ideal. Soalnya, kondisi ekonomi tak ideal karena berbagai faktor juga pernah dialami pemerintahan Presiden SBY juga.

"Pemerintah saat ini berhenti mencari kambing hitam atas seriusnya persoalan ekonomi," kata dia.

Presiden Jokowi harus menyentuh isu utama yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat, masalah pengangguran, melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya kemiskinan, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha.

Golkar Setuju RAPBN 2015 Asal Terpenuhi 6 Syarat Ini

Jakarta- Berbagai catatan disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan akhir fraksi soal RAPBN 2016 di rapat Banggar DPR yang berlangsung hingga dini hari. Partai Golkar termasuk yang memberi catatan, bahkan menjadikannya sebagai syarat persetujuan.

"Setelah kajian mendalam dan mengingat peran penting RAPBN 2016 untuk keberlangsungan perekonomian Indonesia, di tengah situasi sulit dan proses pembahasan di titik akhir, karena itu Partai Golkar memberikan catatan kritis," kata juru bicara Fraksi Golkar Firmandez di rapat Banggar gedung DPR,Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Catatan pertama, Golkar berpendapat postur RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah kurang realistis, dan belum mencerminkan politik anggaran yang pro rakyat.

Kedua, Golkar meminta pemerintah melaksanakan RAPBN 2016 dengan sungguh-sungguh terutama penyelesaian utang negara yang sudah jatuh tempo.

"Ketiga, tidak terlihat usaha signifikan dari pemerintah untuk kurangi pemakaian BBM dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, termasuk alokasi dana riset," ujar Firmandez dalam rapat yang dihadiri beberapa menteri itu.

Keempat, Golkar mencermati alokasi PMN bagi BUMN yang semakin besar sementara anggaran bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan desa yang kecil bisa jadi bom waktu. Golkar minta PMN untuk program pro rakyat dibanding BUMN.

Kelima, Golkar meminta agar pemerintah melakukan pengawasan secara cermat terhadap dana desa agar tidak dimanfaatkan kelompok tertentu yang berpotensi menjadi lahan korupsi baru.

Keenam, penerimaan pajak negara yang mengalami pelambatan, dan realisasi penerimaan pajak, Golkar mengingatkan agar dilakukan perubahan pada pagu anggaran 2016 sehingga lebih realistis dan sehat secara keuangan.

"Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan, apbila pemerintah sepakati 6 poin catatan di atas, maka barulah Partai Golkar menyetujui RUU tentang RAPBN 2016 untuk selanjutnya disahkan menjadi UU," ucap Firmandez.

http://m.detik.com/news/berita/30573...i-6-syarat-ini

Beri 18 Catatan untuk Pemerintah, PKS Setujui RAPBN 2016

Jakarta- Fraksi-fraksi di DPR akhirnya membacakan pandangan finalnya terhadap RAPBN 2016 dalam rapat Banggar malam ini. Fraksi PKS termasuk yang setuju dengan RAPBN 2016, meski memberikan sebanyak 18 catatan di dalamnya.

"APBN adalah jangkar kebijakan ekonomi strategis yang memuat seluruh rencana kegiatan pembangunan nasional dan program-program kesejahteraan rakyat yang harus dijaga kredibilitasnya," kata juru bicara F-PKS Abdul Fikri Fakih mengawali catatan pertamanya dalam rapat Banggar di gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (29/10/2015).

Menurutnya, pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 oleh pemerintah tidak kredibel. Hal ini berdampakpada perubahan yang signifikan dalam arah pembahasan, baik terkait asumsi makro maupun postur.

"Pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen, asumsi kurs rupiah terhadap dollar juga melemah signifikan, dari Rp 13.400 menjadi Rp 13.900. Sedangkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berubah dari 60 dollar per barel menjadi 50 dollar per barel," papar Abdul.

PKS juga memberi catatan soal meningkatnya pinjaman luar negeri. Lalu soal penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3 persen. PKS memandang target tersebut jauh dari janji pemerintah yang akan mencapai pertumbuhan di atas 7 persen.

"Penurunan pertumbuhan disertai dengan merosotnya kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini telah menghambat perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat," terang Abdul.

PKS juga mengkritisi kelemahan dalam perencanaan dalam menyusun RAPBN yang berdampak pada posturanggaran dalam pembahasan. Pendapatan negara yang turun dan dipangkasnya target penerimaan pajak dan bukan itu saja.

"Penurunan secara tidak lazim menunjukkan lemahnyapemerintah dalam kelola keuangan negara," ucapnya.

Catatan kelima soal target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak tercapai. PKS mendesak pemerintah tegas terhadap wajib pajak termasuk untukperusahaan asing. Keenam, pelemahan dalam menyusun RAPBN 2016 berdampak pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga.

Kemudian, PMN sebesar Rp 48,3 triliun harusnya lebih mendesak untuk program-program kesejahteraan yangbisa meningkatkan daya beli rakyat. Alokasi PMN untuk BUMN perlu analisis terkait kelayakan BUMN.

PKS menolak penurunan subsidi energi dan listrik jika diikuti dengan kenaikan tarif daya listrik karena menyebabkan rakyat makin susah. Catatan berikutnya soal bantuan transfer bersyarat bagi 5 juta keluarga sangat miskin masih perlu data valid.

"Kesepuluh, pagu biaya untuk perguruan tinggi tidak mengalami kenaikan bisa sebabkan biaya kuliah makin mahal. PKS berpandangan harusnya pagu tersebut dinaikkan signifikan," ucap Abdul.

Catatan lain soal alokasi belanja subsidi non energi harus didukung data valid dan sistem yang akuntabel. PKS juga prihatin atas pemotongan dan penundaan anggaran sejumlah kementerian. Lalu soal dana transfer daerah yang meningkat pesat perlu didukung akuntabilitas yang baik.

"Dana desa Rp 46,98 triliun, PKS memandang seharusnya dapat ditingkatkan lebih signifikan," terang Abdul.

PKS juga melihat belum terlihat desain kebijakan industri manufaktur, belum ada road map bagaimana bangun industri kuat. Kemudian manajemen utang luar negeri yang ketat dan efektif belum di disain secara lebih baik Pemerintah diminta PKS bergegas capai target kesejahteraan rakyat di mana angka kemiskinan, pengangguran, ginie rasio dan indeks pembangunan manusia masih jauh dari harapan. Terakhir, soal anggaran kementerian pertahanan yang harus dinaikkan.

"Postur RAPBN 2016 belum kredibel dan banyak kelemahan, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut," tutur Abdul.

"Tapi untuk kemaslahatan negara dan rakyat luas, PKS dengan bismillahirrahmanirrahim menerima dengan beberapa catatan di atas," tutup Abdul disambut beberapa tepuk tangan.

http://m.detik.com/news/berita/30573...jui-rapbn-2016

Meski Salah Sebut 'Nawacitata', PPPDjan Faridz Tak Tolak APBN 2016

Jakarta- Fraksi PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz membacakan pandangan fraksinya terhadap RUU APBN 2016 dengan keseleo lidah soal Nawacita. Meski begitu, dengan gaya bahasa yang agak sulit dipahami, PPP tak menolak RUU APBN 2016.

Juru bicara PPP di Badan Anggaran (Banggar) DPR Elviana maju bicara di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

"Maka, Fraksi PPP menyatakan bersedia dan siap melanjutkan pembahasan RAPBN 2016 lebih lanjut agar sesuai dengan program 'Nawacitata' sebagaimana yang dijanjikan Presiden Joko Widodo," kata Elviana.

Terang saja, keseleo lidah itu disambut tawa cekikikan seisi ruangan. Namun Ketua Banggar pemimpin rapat, Ahmadi Noor Supit merasa kata-kata Elviana perlu diulangi.

Bukan bermaksud ingin mendengar ulang keseleo lidah itu, namun Supit belum menangkap jelas maksud fraksi PPP Djan Faridz, apakah menolak atau menerima. Dan Elviana-pun mengulangi kata-katanya, kali ini tanpa keseleo lidah. "Harus lebih jelas, menolak atau menerima," kata Supit kepada Elviana.

Disimpulkan Supit yang dari Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ini, PPP kubu Djan Faridz menerima saja RUU APBN 2016 untuk dibawa ke rapat paripurna DPR esok hari (30/10).

"Dari PPP, Hajah Elviana menyatakan bersedia melanjutkan. Tidak ada kata 'menolak' di situ. Oleh karena itu, itu soal bahasa saja," kata Supit santai.

Fraksi PPP menyatakan APBN 2016 akan menghadapi tantangan berupa gagalnya target penerimaan pajak karena gejolak ekonomi global. Pemerintah harus memperbaiki adminsitrasi perpajakan dengan cepat.

Pemerintah juga perlu menguatkan ekonomi domestik. Belum lagi kekeringan El Nino dan La Nina yang bisa mengancam ketahanan pangan, harus bisa diatasi.

Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN dilihatnya akan rawan penyelewengan. Anggaran TNI juga dinilai tak konsisten karena hanya 1,5 persen dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB).

http://m.detik.com/news/berita/30573...olak-apbn-2016