MAKASSAR, KOMPAS.com — Gaji Tim
Pendamping Wali Kota Makassar menyulut
pro dan kontra. Pasalnya, honorarium tim
pendamping ini dinilai di atas rata-rata gaji
pegawai lainnya.
Rata-rata satu orang dari enam koordinator
tim pendamping ini menerima gaji Rp 86,6
juta per bulan.
Pendapatan mereka bahkan lebih tinggi dari
gaji resmi presiden, yaitu Rp 62.740.000
sebulan. Apalagi wakil presiden yang hanya
Rp 42.160.000.
Gaji para pendamping ini bahkan jauh lebih
tinggi dari gaji resmi para menteri, jaksa
agung, Panglima TNI, dan pejabat setingkat
kementerian yang hanya Rp 18.648.000.
Bahkan gaji keenam koordinator tim
pendamping itu lebih tinggi dari gaji resmi
Ketua DPR RI, yaitu Rp 30.908.000, Ketua
Mahkamah Agung (Rp 24.390.000), dan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Rp
23.940.000).
Malahan lebih tinggi dari gaji resmi Ketua
KPK Abraham Samad ketika masih aktif, yaitu
Rp 70.225.000.
Akibatnya, sejumlah anggota DPRD Makassar
meminta wali kota membubarkan tim
pendamping ini.
Hanya saja, Danny bersikukuh
mempertahankan tim itu. Menurut Danny,
biaya yang dikeluarkan Pemkot untuk enam
pakar itu lebih murah ketimbang membayar
auditor profesional.
Danny mengakui keberadaan tim
pendamping itu memang banyak mendapat
sorotan. Tetapi, dia menilai, para penyorot
itu bersuara karena enggan dipantau secara
detail dan profesional.
regional.kompas.com/read/2015/10/28/23111731/Gaji.Pendamping.Wali.Kota.Makassar.Lampaui.Gaji.Presiden.dan.Wapres