JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengecer dan pedagang di sejumlah pusat perbelanjaan ketakutan manakala ada razia barang impor ilegal dan tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) .

Beberapa di antaranya memilih tutup lebih cepat ketika mengetahui kabar razia, sedang beberapa yang lainnya memang tidak buka toko sedari pagi, seperti yang terjadi di Thamrin City, kemarin Senin (26/10/2015). (baca: Penjelasan Pengelola Thamrin City soal Razia Barang Non-SNI dan Produk Impor Ilegal)

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, Widodo mengatakan, seharusnya para pedagang dan pengecer tidak perlu khawatir jika menghadapi razia, selama barang yang dijual mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Widodo juga berpesan agar pengecer dan pedagang bisa menunjukkan kepada petugas razia bahwa barang yang dijual mengikuti ketentuan.

"Tidak perlu khawatir misal ada sweeping, mana kala kita memang memperdagangkan barang-barang yang memang sesuai ketentuan," ujar Widodo dalam Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang dan Penegakkan Hukum, di Plaza Kenari Mas, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Widodo menjelaskan, dalam ketentuan Perdagangan, pengecer dan pedagang memang tidak wajib mengantongi Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI. Yang wajib memiliki SPPT SNI adalah importir dan produsen.

"Tapi kalau memperdagangkan barang itu harus minta fotokopi SPPT SNI sebagai pegangan manakala ada pengawasan. Itu kewajiban bapak ibu semua," kata Widodo.

Sementara itu, kepada importir, Widodo juga berpesan agar memenuhi ketentuan SPPT SNI. Sebab sekarang ini banyak sekali kemudahan yang diberikan pemerintah.

Kalau tadinya barang yang perlu SNI wajib perlu Surat Pendaftaran Barang (SPB), sekarang ini hanya dibutuhkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). "Itu pun tidak per shipment," kata dia.

Adapun untuk ketentuan label barang, Widodo berpesan kepada pedagang dan pengecer untuk tidak menerima barang yang tidak memiliki label bahasa Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 tahun 2015 telah merinci 145 jenis barang yang wajib label bahasa Indonesia.

"Tapi selebihnya tetap harus pakai bahasa Indonesia, sebab masyarakat kita tidak semua paham bahasa lain, terutama Inggris," kata Widodo.

Dia lebih lanjut menambahkan, ke depan pedagang dan pengecer harus mengenal identitas jelas dari pemasok barang.

"Tidak boleh lagi kalau ada pengawasan, bilang tidak tahu pemasoknya. Alasannya hanya karena lewat telefon. Misalnya ada yang memasukkan narkoba, kalau tidak tahu siapa yang masok, tetap pedagang yang salah," kata Widodo.

Sumber

Legislator : Implementasi Permendag 72 dan 73 Tahun 2015 jadi razia

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatakan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk memerangi barang-barang impor ilegal dan belum memiliki SNI yang beredar di pasar telah meresahkan para pedagang.


"Implementasi atas Permendag Nomor 72 dan 73 Tahun 2015 di lapangan berubah menjadi razia dan penindakan terhadap barang-barang para pedagang," kata Heri Gunawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis.


Heri selaku pimpinan Komisi VI DPR RI mendukung pemberantasan barang-barang ilegal namun bukan dilakukan dengan merazia langsung ke toko-toko.


"Razia itu akan membuat gaduh dan dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan," sebutnya.


Sidak atau razia ini, rasanya telah membuat kondisi psikologis pasar terganggu.


"Saat daya beli menurun, sekarang mereka harus menghadapi razia yang sama sekali belum ada sosialisasi," ujarnya.


Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 2 huruf d, salah satu kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas keamanan berusaha.


"Dengan kondisi ini, Kementerian Perdagangan diduga berpotensi telah melanggar Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014. Sebab kebijakannya diduga telah menciptakan rasa tidak aman," katanya.


Jika kebijakan ini dilakukan di pelabuhan bersama Bea Cukai itu tidak menjadi persoalan, bukan langsung merazia barang ke toko-toko.


"Menyelesaikan persoalan itu harus dari hulu bukan main pukul hilirnya," demikian Heri Gunawan.
Sumber

Original Posted By avaload►
baca nih yg bilang urus sni murah,200jt hanya untuk 1 produk...klo situ jual 10 produk aja khusus buat logo sni sudah 2m,lah piye toh buat importir kecil2an usaha kegilas ama yang punya modal

Original Posted By SiKacungKampret►


gua merasa yang satu ini perlu di luruskan.
FYI, gua kerja di sebuah perusahaan importir elektronik Asing,
bukan pedagang langsung.
tapi mo muntah gua ngurus SNI

gak mahal? gosip? ok let see....

proses sertifikasi SNI harus di lakukan oleh lembaga LS pro yang di tunjuk pemerintah,
Biaya Resmi LS Pro (Sesuai PP No. 47 Tahun 2011),
biaya 1 SNI artinya, sertifikasi untuk 1 jenis produk.
perusahaan gua mengimpor AC, KULKAS, dan MESIN CUCI, jadi gua kena 3 SNI untuk 3 jenis produk
dan produsen gua luar negeri.



biaya biaya lainnya sbb:
mohon di catat, produsen gua pabrik nya di eropa.
dan ini belum termasuk biaya pengiriman sample dari eropa ke laboratorium LS pro di sini, yang tentu aja mesti ditanggung perusahaan gua juga (biaya pajak impor, ongkos angkut, trucking, custom clearance, dll).



SNI udah selesai, sertifikat uda gua dapet, selesai? NO!
masih ada biaya surveilance tahunan, dan itu di luar biaya tiket, hotel dan akomodasi petugas nya lho.




dan belum lagi waktu dan energi yang mesti gua curahkan.
plus segunung persyaratan ribet dalam prosedur serta dokumentasi yang mesti gua jalanin : hammer:




masih mo bilang ngurus SNI itu murah dan gampang?

gua paham tujuan baik nya adalah melindungi konsumen dalam negeri, dan produk lokal.
tapi masa iya cara ya mesti sekeras ini?
kan masih banyak juga orang yang cari makan lewat barang import

Original Posted By SiKacungKampret►
Gak bisa lu sederhanakan begini bro,
bangun pabrik di sini gak gampang, semua juga tau itu.
iklim persaingan, regulasi, kondisi market, semua jadi pertimbangan kenapa kami lebih memilih jadi importir ketimbang bangun pabrik disini.
raksasa sebesar General Motor aja bisa tumbang disini



Bisnis impor juga berkenaan dengan hajat hidup orang,
lu bertanya berapa daya resap tenaga kerja di bidang impor?
well, coba aja lu liat mall.
isinya smua barang impor, mulai dari elektronik, fashion, makanan, mainan, semua nya. Setiap toko yang lu liat di mall, di kelola importir, distributor, dan pedagang.
ada spg, spb, staff toko lainnya, ada yang di kantor ada pula di lapangan.

siapa yang bantu mereka impor? Perushaan forwarder, pelayaran, EMKL, usaha angkutan, ekspedisi, jasa pelabuhan dan kepabeanan.
semua industri itu hidup dari kegiatan import.

Kalo di cekik, menurut lu brapa banyak tenaga kerja yang kena imbas?
Hitungan kasar aja coba

Original Posted By fishbed►Masak baju, kasur sprai harus pake SNI segala?
Kasihan pedagang2 yg di sita barangnya.

Original Posted By itsjustgame►ALAhh taik kucing lah SNI tah apa itu..sy buka toko aksesoris mobil. hari ini toko sy dirazia. Lampu2 aksesoris buat mobil itu apa ada SNI? kalo ada SNI sini sy beli..harus pake manual2 book..mmg negara2 dan OKNUM yang sangat lucu..mau dibawa ke kantor..mau disita barang..pukimak...Mau tangkap itu kenapa pelabuhan banyak bisa lolos..itu bea cukai..Anjing..orang cari duit pake keringat darah..ini ngambil barang macam mau merampok..masuk ke dalam rumah pun gak ada lepas sepatu..mmg anjing..macam berhutang awak sama negara ini..

Sy gak pernah mau ngomong2 kasar..cuma betul2 da dongkol banget..keadaan pasar sudah susah..nafas tnggal stngah megap2 masi mau ditenggalamin lagi..

Original Posted By halomoano►tinggal nunggu berita importir pada bangkrut, korupsi suap sni, pengrebekan toko2, kelangkaan barang dan akhirnya harga barang naik drastis, ujung2nya nambah lagi phk dimana2..

selamat menikmati presiden pilihan kalian!
silahkan bela kesalahan dan kedunguannya dan segala tipu2nya sampe akhirnya kalian sendiri yg mampus krn ga pake otak dan logika kalian saat memilih dan mendukungnya.
kalo kalian merasa tertipu ya lawan gitu aja kok repot.

Original Posted By G_Joe►LAAAA ITU PRODUK FURNITURE IMPORT SEPERTI IKEA, INFORMA, ACE HARDWARE KAGA DIRAZIA....UDEH JELAS JELAS NGGA PAKE SNI...TAPI IJIN DAN IMPORTNYA DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KAN SINTING, PUNYA CABANG DIMANA MANA LAGI
SEMUA BARANG YANG DIJUAL RETAIL MODERN ITU SEMUA JELAS JELAS TERMASUK DALAM KATEGORI HARUS BER SNI

ITU KALO DISITA SEMUA MAU TARO DIMANA COBA....BERAPA JUTA KARYAWAN NGANGGUR...

NGGA USAH PAKE PANASBUNG ATAU PANASTAK DAHHH....KALO SUDAH BEGINI....
PANASBUNG, PANASTAK JUGA PADA BANYAK YANG KERJA DAN CARI MAKAN DI SEMUA TOKO TOKO RETAIL....JANGAN JADI bodoh NAPA....
MUNAFIKNYA LUAR BIASA....ITU PERALATAN KOMPUTER DARI A SAMPAI Z , DARI MAINLAND SANA...PEMERINTAHAN NGGA JALAN KALO NGGA ADA IMPORT, PANASBUNG-PANASTAK NGGA BISA NGASKUS ...
MAU BANGUN PABRIK DISINI?????? KOMPONENNYA DARI MANE.....IMPORT JUGA KAN...
BERAPA DUIT BISA DIJUAL DISINI....KALO SEMUA HARUS SNI MULAI DARI IC SAMPE KABEL HARUS SNI....

UDEH MALU LAAAA....NGAKU PANASBUNG, NGAKU PANASTAK....UJUNG UJUNG NYA KENA GETAH NYA JUGA SEMUA, KECUALI ORANG YANG MENTALNYA PROVOKATOR YANG PALING SENANG BUAT RUSUH....ITU SAMPAH NAMANYA..JANGAN DI LADENI..

KAN LEBAIH BAIK BERSATU, BUAT KEBAIKAN BANGSA ITU BARU BENER , CARI SOLUSI NYA....

Original Posted By SiKacungKampret►sekedar update,
untuk SNI barang import,
sertifikat SNI berlaku selama 4 tahun.
artinya, di tahun ke 5, semua proses SNI harus di ulang kembali dari awal (biaya dan prosedur yang uda gua share sebelumnya).
gua gak tau kalo barang lokal, mungkin ada yang bisa share.

supaya tidak menimbulkan kepanikan, coba di cek produk produk apa saja yang wajib SNI di link di bawah ini,
siapa tau bro bro di sini ada yang berbisnis langsung dengan barang barang tersebut, kalo tidak, ya tenang aja
sumber dari KEMENDAG


list ini kemungkinan akan terus bertambah karena kalo gua cek di website BSN,
masih ada banyak jenis produk yang sedang dalam tahapan rancangan SNI (seperti deterjen, kertas, tisu)
cek disini ===> Daftar Eballot SNI

Original Posted By Priha►ini yg mnta memang Presiden kok, impor ilegal minta diberantas, katanya kasian produsen dalam negeri, mungkin salah satu terapannya ya SNI ini, tapi ane gatau geraknya cepet begini, karena kondisinya produsen dalam negeri kita ga 100 persen siap, agak aneh juga razia begini kok buru2 bgt, kalau barang hilang dipasar, kelangkaan, produsen dalam negeri ga ada yg produksi gmn ?, nunggu sampai SNI dlu gt ?, katanya yg di pejwan aja mahal, ribet, dan lama harusnya ya dipilih2 dlu barang mana yg katanya menggerus produsen dalam negeri itu, jgn semua yg ga ada cap SNI nya di razia, ane pemakai helm ga ber SNI kok, yg mnrt ane justru lbh kuat dr yg ada sertifikat SNI nya, ane aja ampe skrg gatau standarnya barang ber SNI itu kayak gmn

Original Posted By saftcomp2reborn►

bodoh bin bego seperti inilah gambaran anjing JASMEV.

yang diangkut tuh bukan hanya barang KW tapi seisi toko... lo liat ndiri di mangga2 napa? gw usaha komputer 2nd. harga jual 2nd. barang 2nd smua udah tau. no waranty. klo yg diangkut brg baru mah gw maklum. tp ini barang 2nd!! ga habis pikir gw ma kebodohan jokowi dan pembelanya..

termasuk yg kena razia.

mouse keyboard wireless. harus ada ijin postel, lan card, router. ebuset...

bner bner anjing neh JOKO...

1 lagi yang bikin gwe naek darah... PAJAK REKLAME DIDALAM MALL...

LO Masang plang nama toko lo KENA PAJEK.. bodoh TAK TERKIRA DAH....

udah sono pilih lagi jokoblok 2019... biar makin rusak nih negara....

Original Posted By AluriaSoria►glodok ampe diangkut 5 truk, gk tau dah rugi brp M

Original Posted By bencana.korupsi►Muara karang lagi razia makanan dan produk hewani gan barusan....

piring gelas jg razia.....
silahkan ditanya ke sodara yg disana

Original Posted By crocodilus81►

Betul ane setubuh. Gw br dpt info, surat grebekan itu di td tangani lgs oleh jokowi. Dr polkis temen gw.
Gw bukan jokower atau prabowower. Gw golput.
Jokowi mimpin indo tanpa konsep.

Original Posted By adhisan►Kebetulan gw dr kemendag, terkait isu ini gw udah konfirmasi ke temen2 n sebenernya orang2 itu kemungkinan oknum yang ngaku2 kemendag.
kalo saran dari gw untuk menanggulangi hal2 tersebut terulang:
1. sama penyidik(petugas)nya minta surat resmi penyidikan dan foto (buat bukti kalo benar perbuatan oknum), kalo ga ada berarti ga berwenang mereka geledah.
2. ga semua barang itu wajib SNI apalagi barang2 yang diimpor, minta petugasnya aja nunjukin pasal berapa yang dilanggar. kalo mau liat2 ketentuan SNI wajib itu dasarnya ada di Permendag No. 14 Tahun 2007.
3. pada dasarnya kalau ada penindakan n penyitaan barang barang itu jadi milik negara jadi ga bisa ditebus ato mestinya harus dimusnahkan, jadi kalo ad oknum yg minta uang catet nama dan NIP pegawai yang minta itu terus laporin ke pusat.


kalo bisa taro page one gan biar bisa infoin pedagang yg liat...

semoga bisa sedikit membantu..

Original Posted By hsuhsuzapi►Yang kayak gini katanya ga ada razia???

Lokasi itc surabaya.. kejadian siang ini
Toko handphone





Tuh diliatin orang2 wkt disita

Original Posted By hattori hanzo►



Ente tau darimana gan
Ini dari surat pembaca kompas hari ini
Angkut pejwan donk TS