Liputan6.com, Pontianak - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan ratusan anggota personel Manggala Agni Kalimantan Barat yang selama ini bertugas sebagai pasukan pemadam kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat.

Dalam arahannya, Jokowi menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan tergantung kemauan keras dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Semua organisasi ada, gubernur, Pangdam, Polda, Polres, Polsek. Organisasinya ada semuanya. Ada polisi hutan, Manggal Agni, organisasi sebesar ini. Api ini sudah puluhan tahun. Jadi masalahnya, ada kemauan tidak? Ada nggak... mau atau tidak mau. Itu saja...," ujar Jokowi di Markas Daops Manggala Agni di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (20/1/2015).

Presiden ke-7 RI tersebut juga mengatakan, tidak hanya organisasi yang sudah lengkap, monitoring dan lokasi titik api juga sudah jelas. Sehingga masalah kebakaran hutan mustinya dapat diatasi.

"Persoalannya mau atau tidak mau menyelesaikan. Masa organisasi sebesar itu tidak bisa mengatasi, apa saya harus ajarin gimana memadamkan api nya. Saya pengalaman loh tangani masalah ini. Kalau itu kan sudah ahli semua. Tinggal ini masalah mau atau tidak mau," katanya.

Dia mengatakan harus ada kemauan keras mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menargetkan kepada seluruh perangkat daerah di Kalimantan Barat, seperti Gubernur, Kapolda dan Pangdam Kalimantan Barat untuk dapat menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan tahun depan.

"Tahun 2015 ini kalau nggak ada penurunan buat apa ada. Kita malu pada warga dunia, lapangan terbang tak bisa dipakai, gas emisi jadi kalkulasi dunia," ucapnya.

Jokowi pun menganggap, masalah kebakaran hutan dan lahan bukan masalah besar, namun karena tidak ada penyelesaian dengan kemauan keras maka tidak ada penyelesaian. "Tahun ini, saya akan lihat bagaimana perbandingan dengan tahun sebelumnya," kata Presiden.

Kunjungan Jokowi ini didampingi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidharto Danusubroto.