JAKARTA (Pos Kota) – Konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Bekasi soal sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang makin memanas. Kini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta Pusat Pelaporan dan Analistin Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki aliran dana sampah ke DPRD Bekasi.

Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, PPATK bisa menyelidiki dana DPRD Bekasi, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Perusahaan penyedia truk sampah. “Kita minta Sekda kirim surat ke PPATK untuk menyelidiki uang Rp400 miliar ke GTJ itu keluar ke siapa aja. Trus hubungan afiliasi truk2 swasta ada grup nggak dengan GTJ. Ada permainan apa nih,” kata Ahok di Kantor Balaikota DKI, Senin (26/10/2015).

Ahok mencurigai PT GTJ mengucurkan dana untuk oknum-oknum di DPRD Bekasi. Karena DPRD Bekasi hanya menyalahkan DKI atas masalah sampah ke Bantar Gebang akhir-akhir ini. Padahal, PT GTJ adalah penanggungjawabnya.

Ahok juga mengatakan bahwa DKI membayar GTJ untuk mengamankan Bekasi. “Kam utau nggak kenapa DKI membayar GTJ? Untuk amankan Bekasi kan,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok juga heran DPRD Bekasi tidak pernah komplain dengan PT GTJ yang dinilai wanprestasi, “Tapi yang saya binggung, nggak pernah tuh orang DPRD marah-marahin GTJ. Padahal kan yang langsung bagi-bagi duit untuk masyarakat kan GJT. Nah saya udah tawarkan, kalau ini udah putus, tipping fee segala macem, kita bagi-lah bantuan ke Bekasi,” tambahnya. “Jangan-jangan mereka semua satu grup.”

Mengenai kemungkinan DPRD Bekasi masih bersikeras memanggilnya, Ahok tetap tidak akan memenuhi panggilan tersebut. “Gampang aja kalau soal panggil. Gua nggak mau dateng juga lo mau ngapain ama gua?” ujarnnya.

Upaya menyelidiki kemungkinan DPRD Bekasi, PT GTJ dan perusahaan penyedia truk ada permainan di blik masalah TPST Bantar Gebangm ahok juga meminta bantuan pada Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian.


sumber


semua yang keluar dari mulut ahoax adalah bukti konkret yang tidak bisa di bantah






kata nastak