"Kemarin sudah dirapatkan di Kemenko Polhukam mengenai proses evakuasi. Saya kira proses itu segera dilaksanakan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Selain itu, Jokowi tetap meminta agar upaya penanggulangan kebakaran dan asap terus dilakukan secara masif. "Saya instruksikan untuk penanganan yang fokus untuk menanggulangi api dan asap dilakukan secara masif," kata Jokowi.

Jokowi menilai, upaya evakuasi itu tidak perlu hingga ke luar kota, karena akan menyulitkan. Dia ingin upaya ini dengan memanfaatkan kantor-kantor pemerintah yang ada.

Evakuasi ini diprioritaskan bagi golongan rentan, yakni bayi, anak-anak, perempuan dan manula.

"Saya kira juga tidak perlu evakuasi luar kota, karena bisa saja evakuasi disiapkan di kota itu, di kantor bupati atau yang lainnya yang dipakai khusus untuk ibu dan anak-anak dan diberi penutup, AC-nya ada, dan ada untuk mencegah asap masuk. Dan juga ada untuk pembersih udara. Karena kalau evakuasi luar kota akan lebih menyulitkan," kata Jokowi.

"Semua kementerian agar berkosenstrasi dan masuk ke lapangan," tambahnya.

Aksi Jokowi mendapat dukungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. "Saya menyambut baik langkah pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam dan kementerian terkait lain untuk segera mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar titik api dan warga yang paling terkena dampak kabut asap," ujar Novanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2015).

Dia menyebut rencana evakuasi masyarakat akibat bencana kabut asap sudah disiapkan. Hal ini sudah dibahas antara pimpinan DPR dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kesehatan Nila Muluk.

Ia melihat upaya pemerintah sudah maksimal dalam penanganan bencana asap ini.

Jokowi meminta agar Menteri Kesehatan segera memobilisasi baik dari kalangan swasta ataupun BUMN untuk andil dalam menanggulangi kabut asap.

"Saya kira harus sudah mulai ke arah sana. Baik untuk yang berkaitan dengan ISPA yang berkaitan dengan kesehatan lainnya yang terdampak dari asap," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015). Selain Menkes dan Mendikbud, hadir juga Menko Polhukam, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mendagri dan Kepala BNPB.

Sementara itu, Jokowi juga meminta kepada Mendikbud Anies Baswedan untuk turun langsung. Pasalnya, akibat kabut asap, banyak sekolah yang diliburkan.

"Di bidang pendidikan saya minta menteri untuk turun langsung karena banyak yang resah mengenai persiapan menuju ke UN seperti apa. Kemudian persiapan tes-tes akhir tahun seperti apa harus betul-betul disiapkan jalan keluarnya," kata Jokowi.

"Sekolah tahu dan orang tua murid tahu sehingga mereka tenang dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar. Penting sekali, meski step-stepnya sudah disiapkan tapi perlu diturunkan ke bawah agar mereka semua tahu apa yang akan kita lakukan," tambah Jokowi.

Sementara itu, Mendikbud Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ada sekitar 4 juta siswa yang kegiatan belajarnya terganggu.

"Kami tengah mempersiapkan sekolah terdampak dari SD, SMP, SMA, SMK serta SLB diperkirakan sekitar 187.217 sekolah dangan rincian total sekitar 4.437.371 siswa yang terkena dampak asap, itu pun belum termasuk data dari PAUD dan madrasah," kata Anies usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

"Kalender akademik akan disesuaikan agar ditentukan jadwal kalender serta bobot ujian yang belum siswa pelajari," ujar Anies.

Selain itu Kemenristek Dikti juga telah sepakat untuk menyesuaikan jadwal ujian di universitas. Pemerintah mengimbau kegiatan belajar mengajar tak dilakukan apabila ISPU mencapai 200 untuk SD dan PAUD dan menghentikan semua kegiatan belajar jika sudah mencapai angka 300.

Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak timbulnya kabut asap, kini dikomandoi langsung oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Akibatnya Luhut pun batal mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

"Supaya lebih jelas bahwa presiden telah memutuskan untuk peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bawah koordinasi Menko Polhukam, sehingga dengan demikian Menko Polhukam yang seharusnya persiapan berangkat ke Amerika, beliau tidak jadi berangkat karena harus menyelesaikan dan juga bertanggungjawab di lapangan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Rencananya, Jokowi akan bertolak ke Amerika Serikat pada 24-29 Oktober 2015. Di sana Jokowi akan bertemu dengan Presiden AS Barack Obama dan melakukan perbincangan terkait ekonomi.

Mendapat perintah itu, Pramono mengatakan, Luhut akan bertolak ke Kalimantan, Sabtu (24/10) besok bersama beberapa menteri. Total ada sekitar 21 jajaran di bawah komando Luhut.

"Besok pagi beliau akan terbang ke Kalimantan dengan Menteri Pendidikan, Menteri Kesehetan, Menteri Sosial, dan sebagainya. Ada 21 jajaran yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan dan juga mengurangi dampak yang ada, mulai dari tingkat menko sampai dengan tingkat bupati/wali kota, dan tentunya jajaran menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan sebagainya bertanggungjawab secara langsung kepada presiden dan ini diharapkan akan lebih memudahkan pekerjaan yang akan dilakukan," jelas Pramono.

Selain Menko Polhukam, Presiden Jokowi juga meminta kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani untuk menyiapkan langkah penanggulangan bencana ini.

"Presiden telah meminta kepada Menko PMK untuk mempersiapkan langkah-langkah, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya," kata Pramono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi menggelar rapat terbatas penanggulangan bencana asap. Salah satu intruksinya memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan melanjutkan penerapan kebijakan sanksi dan pencegahan kebakaran lahan.

Mendapat instruksi tersebut, Menteri Ferry mengambil tiga langkah. Pertama, menghentikan seluruh proses permohonan hak guna usah (HGU) baik yang baru maupun perpanjangan jika lahannya terbakar.

Kedua, kebijakan sanksi dengan mengeluarkan lahan yang terbakar dari areal HGU yang diberikan. "Dan terakhir jika areal HGU yang terbakar lebih dari 40 persen, maka izin HGU-nya akan dibekukan," kata Ferry melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (23/10/2015).

Menteri Ferry juga mengambil dua langkah untuk mencegah kebakaran hutan. Pertama, seluruh pemegang izin HGU diwajibkan untuk memasang perlengkapan sensorik panas atau asap sebagai langkah awal pemadaman. Pada setiap luasan 10 hektare, pemegang HGU wajib menyediakan perlengkapan pemadaman api.

"Kedua kebijakan preventif ini akan diterapkan mulai awal 2016 baik yang sudah memegang HGU maupun HGU yang baru," kata Ferry.