Jumat 23 Oct 2015, 22:42 WIB
DPRD Bekasi Ancam akan Tutup Akses Pembuangan Sampah ke Bantargebang
Edward Febriyatri Kusuma - detikNews


Foto: Edward Febriyatri Kusuma

Jakarta - Komisi A DPRD Bekasi berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terkait pengelolaan sampah di Bantargebang. Mereka mengancam akan menutup Bantargebang jika Ahok tidak segera menyelesaikan polemik tersebut.

"Kalau dia tidak memenuhi (panggilan DPRD) ya harus diakhiri. Harus diakhiri," kata Sekjen Komisi A DPRD Bekasi, Solihin saat ditemui di DPRD Bekasi, Jl Ahmad Yani, Bekasi, Jumat (23/10/2015).

Maksud Solihin diakhiri adalah Bekasi akan menyetop pembuangan sampah ke Bantargebang dari Jakarta. Solihin mengakui, tanah Bantargebang merupakan milik Pemprov DKI. Namun wilayah tersebut juga bersinggungan langsung dengan Bekasi.

"Namanya diakhiri ya diselesaikan dulu, diakhiri, jangan dikirim (sampah). Jadi intinya, oke di sana punya Pemprov tanahnya, tapi kita punya wilayah bersentuhan dengan warga kami. Harus dilindungi kenapa DKI buang sampah ditolak Bogor, karena tidak mau warganya," katanya.

Solihin mengatakan, sebagai wakil rakyat, ia merasa harus memperjuangkan hak-hak rakyat yang memilihnya. Keberadaan sampah di Bantargebang ini, kata Solihin, telah menyebabkan warga sekitar terdampak berbagai penyakit.

"Kita sekarang ini dewan baru, kami disumpah akan membawa aspirasi masyarakat. Kalau saya tidak menyuarakan mereka, berarti kami zalim tidak amanah," ujar Solihin.

Rencana pemanggilan tersebut, menurutnya tak ada unsur politis. DPRD Bekasi hanya berusaha membela hak-hak rakyat yang telah memilihnya.

"Jadi tidak ada unsur politik. Kami semata-mata untuk mengawal untuk menerima aspirasi masyarakat bantar Gebang dan sekitarnya karena disitu dirugikan. Kesehatan dirugikan ekonomi dirugikan," katanya.

Menurut Solihin, warga Bantargebang banyak yang mengidap penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Selain itu kondisi air di sekitar Bantargebang juga tidak sehat. Sehingga mereka harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

"Ya cobalah, asap aja cuma sedikit bisa kena (ISPA), ini Bantargebang tahunan," ujarnya.

Sementara itu, menurut Ahok, DPRD Bekasi tak berhak memanggil dirinya. Ia juga tak gentar meski DPRD Bekasi mengancam akan menutup akses pembuangan sampah dari Jakarta ke Bantargebang.

(kff/bpn)

----------------------------------------------------------------

Oh ... ini toh asal mulanya ....

Masalah ada truk gak sesuai jadwal ... lalu kenapa harus gubernur yang dipanggil ...

Tinggal minta staf Dinas Kebersihan aja yang datang ... harusnya cukup kan ...

DPRD Bekasi (Dati II) manggil gubernur ... ibaratnya DPRD DKI (Dati I) manggil menteri/presiden karena ada masalah ... apakah pantas ...

Bukannya malah sebaliknya, kalau ada masalah ... yang Dati II menghadap ke Dati I, atau Dati I yang menghadap ke kementrian/istana ...

Maaf ya agan-agan kalau ane masang gambar DP ...