Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kesal dengan anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, legislator dari partai pimpinan Sohibul Iman itu dinilai memberikan reaksi berlebihan ketika menyikapi dugaan pelanggaran operasional truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Aryanto Hendrata, menahan mobil pengangkut sampah milik Pemprov DKI Jakarta agar tak membuang sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi itu sempat menahan mobil pengangkut sampah ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dia mendapati adanya pelanggaran yang dilakukan mobil pengangkut sampah milik Pemprov DKI.

"Sombong amat baru jadi PKS. Memang PKS mayoritas di Bekasi sekarang?" ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Atas masalah itu, DPRD Kota Bekasi berencana akan memanggil Ahok. Ini dilakukan agar mantan Bupati Belitung Timur ini bisa menjelaskan dugaan pelanggaran ini.

Ahok mengaku kesal dengan upaya politisasi persoalan ini. Sebab, DKI Jakarta dan Bekasi merupakan kota bertetangga, yang seharusnya bisa menyelesaikan persoalan keduanya secara lebih kondusif. Hubungan baik Ahok dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dapat terganggu akibat insiden ini.

"Jadi jangan terlalu sombong jadi DPRD Bekasi saja oknumnya sombong banget. Kami sama wali kota hubungan baik kok. Dari Partai apa yang ngomong itu? PKS lagi. Maksud saya enggak usah lah pakai maen politik-politik gitu," tandas Ahok.

Ahok mengakui dalam pengelolaan sampah, DKI Jakarta membutuhkan kerja sama dengan kota penyangga seperti Bekasi. Karena itu, Ahok menawarkan kerja sama yang lebih baik dari sebelumnya.

"Kami ini satu tempat, makanya saya sudah bilang Jakarta itu kami perluas, perluas dalam arti kata saya tanggung jawab, biaya yang dikeluarkan buat Anda," jelas Ahok

TPST Bantargebang sendiri dikelola oleh swasta dari PT Godang Tua Jaya. Ini yang membuat tipping fee, atau pungutan tarif pembuangan sampah dikelola dan diambil pihak swasta tersebut. Kebijakan ini dikritik Ahok lantaran dirasa tak signifikan memberikan keuntungan kepada Pemkot Bekasi.

Ahok menjelaskan persoalan sampah ini merupakan masalah bersama antara Jakarta dengan Bekasi. Karena itu, seharusnya setiap persoalan yang muncul harus diberikan solusi oleh kedua pihak.

Jika Bekasi meminta anggaran untuk pengelolaan sampah ini, Ahok siap memberikan. Tapi, apabila masalahnya kurangnya armada truk sampah, Ahok berharap Pemkot Bekasi bersabar sebelum akhirnya DKI melengkapi kekurangan tersebut.

"Kalau truknya enggak boleh jalan malem, ya tangkep aja (melalui) Dishub (Dinas Perhubungan) nya, kan itu ada truk swasta. Dari dulu ngomong ngancem mau tutup-mau tutup, mau manggil saya, siapa lu? Sombong banget sih," tandas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...jadi-pks/11115

ingat ga blh sombong