JAKARTA - Kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) terus berdatangan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menyebut derita masyarakat yang harus hidup di tengah kabut asap terjadi karena Jokowi menggampangkan masalah.
Bahkan, Sekretaris Fraksi PKS itu masih ingat pernyataan Presiden Jokowi ketika 20 Januari 2015, mengunjungi Kalimantan Barat dalam rangka memberi briefing antisipasi kebakaran hutan di Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Ketika itu Jokowi menyatakan bahwa mengatasi kebakaran hutan itu bukan soal rumit, asalkan soal kemauan.
"Waktu itu seolah menggampangkan, asalkan ada kemauan, tapi sampai saat ini nyatanya memang tidak mudah mengatasi bencana asap ini. Ratusan ribu warga menjadi korban, bahkan di antaranya sudah ada yang meninggal," kata Sukamta, Jumat (23/10).
Dulu waktu kampanye, ujar Sukamta, Jokowi juga menggampangkan soal pembuatan software e-KTP, cukup panggil programmer, 2 minggu beres. Nyatanya pemerintahan beliau malah mau kerja sama dengan SingTel Singapura untuk proyek e-KTP ini.
"Tak mudah mengatasi asap, juga soal-soal bangsa yang lain, jadi jangan menggampangkan,” ujarnya.
Karena itu ia meminta ke depan, pemerintah harus bisa melakukan penanggulangan bencana asap ini di 3 tahap bencana, yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Untuk bencana asap yang diakibatkan ulah manusia yang membakar hutan, pemerintah harus bersikap tegas agar mereka diancam jika masih bersikukuh untuk membakar.
"Jadi, kebijakan pemerintah ke depannya dalam hal bencana tidak hanya saat bencana itu terjadi dan pascanya, tapi juga mencegah supaya bencana akibat ulah mansuia itu tidak terjadi. Kalau bencana asap akibat kebakaran alami, pencegahannya lebih kepada minimalisasi dampak kerusakan akibat bencana alam," tambahnya. (fat/jpnn)
Sumber
