Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Kelima

Beranda

...

Berita dan Politik
Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Kelima

aghilfath

22-10-2015 12:01

Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Kelima

TEMPO.CO,Jakarta-Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan paket ekonomi hari ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan paket kelima ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Keuangan.

"Intinya adalah hari ini yang disampaikan dua paket, yang berkaitan dengan revaluasi aset, yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli, dan hal yang berkaitan dengan menghilangkan pajak berganda," kata dia saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis, 22 Oktober 2015

Pramono mengatakan pemerintah serius untuk membuka lapangan kerja. Bagi pemerintah, pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya tanpa menciptakan lapangan kerja. Pramono mengatakan penciptaan lapangan kerja memang menjadi perhatian pemerintah.

Presiden Joko Widodo, kata dia, secara terbuka akan terus mengeluarkan paket kebijakan. Banyaknya paket ini membuat Pramono bercanda dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. "Nanti akan dipanggil Pak Deregulasi Nasution karena akan menyampaikan paket yang sangat banyak," kata dia.

Paket Kebijakan V Fokus pada Revaluasi dan Pajak Berganda

TEMPO.CO,Jakarta- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan bahwa inti dari paket kebijakan ekonomi kelima, ada dua poin. Pertama: revaluasi aset dan kedua: menghilangkan pajak berganda di dana investasireal estate, properti dan infrastruktur.

"Poin yang kedua terkait dengan deregulasi terutama di bidang perbankan syariah," kata Pramono Anung saat konferensi pers di kantor Presiden, Kamis, 22 Oktober 2015.

"Jadi pemerintah saat ini mengumumkan tiga aturan baru yang berkaitan dengan paket deregulasi yang kelima ini," kata Pramono.

Politikus PDIP ini menegaskan bahwa adanya paket kebijakan ekonomi ini menunjukkan pemerintah serius untuk membuka lapangan kerja. Bagi pemerintah, pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya tanpa menciptakan lapangankerja. Presiden Jokowi, kata dia, secara terbuka akan terus mengeluarkan paket kebijakan, tidak hanya paket satu paket dua namun akan ada seratus, dua ratus paket kebijakan ekonomi. Banyaknya paket ini, membuat Pramono menjuluki Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai "Bapak Deregulasi Nasution."

Ada Insentif di Paket Jokowi Jilid V, Setoran Pajak Bisa Fantastis

Jakarta- Insentif pajak yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam paket kebijakan ekonomi jilid V justru akan memberikan keuntungan yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Ada setoran fantastis yang diperkirakan bisa menambah penerimaan pajak.

Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/10/2015)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif pajak berupa potongan Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset, untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Revaluasi adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang

"Wah memang yang bisa hitung itu, Direktorat Jenderal Pajak itu, tapi besar pasti karena bayangkan misalnya bank, apalagi bank yang aset gedungnya mulai dari Jakarta hingga kemana-kemana," terang Darmin.

Menurut Darmin memang kendalanya sejauh ini adalah dari sisi tarif pajak yang dikenakan ketika revaluasi. Maka dari itu, sekarang diberikan keringanan sampai dengan 2016. Semakin cepat perusahaan lakukan revaluasi, maka akan dapatkan tarif pajak lebih baik.

"Selama ini belum revaluasi, harganya masih waktu dicatat harganya dulu, itu bisa puluhan kali nilainya, lebih banyak dari sekarang. Jadi angkanya bisa fantastis sekali, sangat banyak," ujarnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan pengaruhnya akan terlihat terhadap penerimaan pajak tahun ini. Namun, Bambang belum dapat mengungkapkan berapa tambahan setoran pajak.

"Saya rasa cukup bagus. Yah saya nggak ngomong angka dulu. Potensinya cukup bagus dan kita sudah mulai promosi juga ke calon-calon pemakai," ungkap Bambang.

Selama ini, perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Padahal bila revaluasi aset ini dilakukan, khususnya untuk aset properti, maka bisa membuat nilai aset perusahaan meningkat.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro yang ikut hadir mengatakan, revaluasi aset bisa dilakukan untuk aset properti.

Tarif pajak penghasilan (PPh) dalam revaluasi aset normalnya dikenakan 10%, namun dalam paket ini ada insentif potongan, sebagai berikut:

*.Revaluasi aset hingga 31 Desember 2015, tarif PPh 3%
*.Revaluasi aset 1 Januari hingga 30 Juni 2016, tarif PPh 4%
*.Revaluasi aset 1 Juli hingga 31 Desember 2016, tarif PPh 6%

Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Kelima

TEMPO.CO,Jakarta: Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima kemarin.Inti dari paket kebijakan deregulasi ini adalah pengurangan tarit pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset dan menghilangkan pajak berganda dana investasi real estate, property, dan infrastruktur. Aturan kedua kebijakan ini akan keluar pada pekan depan.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deregulasi bagi industri perbankan syariah.

1. Revaluasi aset

Fasilitas perpajakan ini berlaku untuk badan usaha milik negara maupun swasta dan individu yang melakukan pembukuan usaha. Bila pengajuan proposal revaluasi disampaikan sampai dengan akhir tahun, 31 Desember 2015, maka tarif khusus untuk PPh final revaluasi berkurang dari 10 persen menjadi 3 persen.

Jika diajukan pada periode 1 Januari 2016 hingga 30 Juni 2016 maka besaran tarifnya 4 persen. Pengajuannya yang dilakukan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Desember 2016, maka besaran tarif 6 persen.

2. Penghilangan pajak berganda dana investasi real estate, property, dan infrastruktur

Pemerintah akan menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau REITs.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan yang keluarkan minggu depan, pajak berganda akan dihilangkan sehingga cukup single tax. Dengan fasilitas ini, pemerintah berharap instrumen KIK di REITs dapat muncul di pasar modal Indonesia dan menarik dana investasi real estate yang selama ini dilakukan perusahan di luar negeri kembali ke Indonesia.

3. Kebijakan deregulasi bagi industri perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah

Pemerintah akan menyederhanakan mekanisme perizinan dan pelaporan bagi produk perbankan syariah. Nantinya, perizinan tak perlu lagi minta izin dalam bentuk surat, melainkan cukup dengan melapor saja. Mekanisme itu bisa berjalan dengan adanya modifikasi produk syariah.

Produk lain yang juga akan merasakan kebijakan relaksasi adalah kegiatan pegadaian, terutama gadai emas. Langkah ini perlu dilakukan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat.

"Masyarakat di bawah itu suka nyimpen emas kecil-kecil. Dengan adanya relaksasi ini, diharapkan masyarakat bisa membawa emasnya. Dengan begitu akses keuangan mereka terbuka," kata Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan kedua adalah penyederhanaan dalam pembukaan jaringan kantor bagi perbankan syariah, termasuk nantinya penggunaan jaringan induknya. Dengan adanya efisiensi diharapkan harga serta tingkat suku bunga bisa terjangkau masyarakat.