http://news.detik.com/berita/3049520...-bisa-disentuh

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan, pemerintah tidak pernah berupaya melemahkan KPK. Rencana revisi UU KPK yang beberapa hari lalu telah ditunda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak dimaksudkan untuk melemahkan KPK.

Hal itu diungkapkan Luhut saat menyampaikan pidato sambutan di acara Rapat Koordinasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama para aparat penegak hukum. Luhut meminta agar masyarakat tidak langsung berpikiran negatif kepada pemerintah.

"Misalnya penyempurnaan UU KPK lalu pada ribut dianggap melemahkan. Tidak. Pemerintah tidak akan pernah melemahkan KPK. Pemerintah ingin melihat KPK itu bukan sebagai suatu barang yang tidak bisa disentuh," kata Luhut di Hotel Aryaduta, Jl Prapatan, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2015).

Luhut menjelaskan, KPK dan elemen-elemen lain di pemerintahan memiliki kedudukan yang sama. Seluruh lembaga di negeri ini, menurutnya, harus ada yang mengawasi agar terjadi keseimbangan. Sehingga tidak ada lembaga yang super power.

"Saya tidak ingin melihat bahwa KPK monster yang tidak bisa disentuh. (Seharusnya KPK) Bisa juga diawasi. Itu yang disebut check and balances," tegasnya.

"Vatikan saja ada pengawasan, masa ini (KPK) tidak. Yang penting pengawasan itu kredibel," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan, di negeri ini tidak ada lembaga yang betul-betul independen. Semua lembaga harus ada yang mengawasi.

"Semua ada atasannya yaitu kepala negara. Nah kepala negara itu yang kita pilih untuk lindungi semua institusi di republik ini," tuturnya.
(kff/hri)
Luhut :
"Saya tidak ingin melihat bahwa KPK monster yang tidak bisa disentuh. (Seharusnya KPK) Bisa juga diawasi. Itu yang disebut check and balances," tegasnya.
Nah akhrnya semua menjadi terang , bhw pemerintah sendiri ( dlm hal ini pak Luhut) lah yang berinisiatif merevisi uu kpk.