Selamat pagi, siang, sore, malam kaskusers..

Kebaca sukur ga kebaca yaudah..

Kebetulan, saat ini kerjaan ane lagi ada hubunganya dengan pemilihan kepala daerah gan. Jadi secara ga sadar diam-diam jadi sering ngelamunin dinamika perpolitikan dan sistem demokrasi bangsa Indonesia tercinta ini. Yeah, ane bukan orang yang melek banget tentang politik gan. Tapi ya gak juga bego2 amatlah kalo diajak sekedar ngobrol di warung kopi tentang hingar bingar politik, entah perpolitikan tingkat daerah maupun nasional. (nggak bego2 amat tapi bego2 bangettepatnya gan ). Itupun sambil nongkrongnya tanpa pesen kopi loh gan..

Begini gan..
Ehm.. Pernahkah agan terpikir tentang apa yang terjadi dalam sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini gan? Pemimpin-Pemimpin daerah dan pusat (Eksekutif) dan Wakil-Wakil Rakyat (Legislatif) dipilih secara langsung oleh rakyat (rakyat yang memiliki hak pilih tentunya), benar-benar secara langsung. Kenapa ane garis bawahi kata 'benar-benar'?.. Ya, karena suara kita langsung terhitung dan menjadi suara pasti yang akan ikut menentukan nasib perpolitikan entah dalam lingkup daerah maupun nasional. Ini hal luar biasa yang tidak kita sadari dalam peranan kita sebagai rakyat Indonesia lho gan..


Cobalah kau tengok gan, bahkan dalam sistem pemilihan umum di Amerika Serikat sekalipun, kalimat "memilih langsung" masih berarti semu. Negara Amerika Serikat yang dalam perbincangan umum dianggap mempunyai sistem demokrasi yang bagus, ternyata tidak mutlak memilih secara langsung pemimpin mereka (perlu diketahui bahwa sebagian besar orang menganggap mekanisme pemilihan presiden Amerika Serikat yang sudah berjalan sejak kemerdekaannya tahun 1776 ini sangat demokratis, bahkan sempurna.).. Heeuuh, malah jadi melebar ke Amerika dulu nih ulasan ane..
Gapapa.. Sedikit ane jelasin bagaimana perbedaan itu gan, biar sekalian ngocehnya.. (Tapi jika agan tidak berkenan membaca bahasan Amerika Serikat ini, silahkan skip dan langsung baca bawah spoiler gan, karena tanpa baca inipun, agan tidak akan kehilangan esensi maksud konten thread ini nantinya)



Kembali ke Indonesia..
Bersebelahan dengan rasa bangga akan hal itu gan, sebenarnya ada hal yang sering mengganggu pikiran ane yaitu rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan terdaftar untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin daerah / pemimpin negara, secara keseluruhan memiliki nilai yang sama. Artinya, satu pemilih memiliki satu poin yang sama tanpa ada perbedaan bobot sama sekali. Ini hati ane langsung resah gan..

Lalu kenapa ane terganggu? bukankah itu sudah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”?.. Kemudian mengerucut pada persamaan di bidang politik, yaitu memperoleh kesempatan sama untuk warga Negara memilih dan dipilih, berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik Negara.

Entahlah gan, pikiran ane ini bener apa keblinger.. Yang membuat ane gundah, karena persamaan tersebut justru membatasi kualitas demokrasi kita gan. ( sok banget kaya udah ngerti aja ya ane?..) Coba deh agan cerna cerita fiktif tapi berdasarkan fakta berikut ini:



Putri, Indra sama Alfonso adalah profil orang-orang yang berada disekitar kita. Dengan latar belakang yang seperti narasi diatas nilai suara mereka adalah SAMA. Masing-masing SATU SUARA..



Udah ngerti kan gan kenapa ane jadi gundah?.. Ya, terima kasih gan..
Lalu bagaimana? Njalukmu piye?(maumu gimana?)..
Lha ya ini yang ane mau usulkan dalam thread ini gan.

1. Untuk kemajuan bidang politik dan menghargai peran serta rakyat terhadap kehidupan politik di Indonesia, negara harus menyelenggarakan Pendidikan Politik secara resmi.
Pendidikan politik memang sudah diamanatkan kepada setiap partai yang terlibat dalam hiruk-pikuk dinamika politik di Indonesia. Namun dalam perjalanannya hal itu sangat tidak terasa. Agan ada yang pernah ikut?.. Pasti belum, ngaku saja seperti ane gan.. .. Selain tidak ada dampak signifikan, pendidikan politik oleh setiap partai di Indonesia tidak tepat tujuan dan tidak tepat sasaran gan. Outputnya tidak lebih luas dari tujuan dan kepentingan partai itu sendiri dan tidak bisa dijadikan acuan bahwa peserta didik bisa dianggap melek politik. yang ada adalah kaderisasi. Maka menurut ane, negara harus menyelenggarakan PENDIDIKAN POLITIK yang bersifat global dan obyektif, tanpa melibatkan partai politik. Lalu memberikan semacam IJAZAH/SERTIFIKAT kepada peserta sebagai tanda kelulusan dan bukti hak-hak atas pencapaiannya dalam mengikuti pendidikan politik tersebut.

2. Warga negara tidak di-samarata-kan pion suaranya dalam pemilu/pilkada/pilpres, harus dibedakan berdasarkan atas pencapaian pendidikan politik yang telah diikutinya.
Pendidikan politik yang ane maksudkan pada poin nomor 1 diatas, dibuat secara berjenjang. Ada kenaikan kelas dan ada ketidaklulusan peserta didiknya. Tujuan utamanya adalah membedakan mana orang yang sudah melek politik dan mana yang belum. Output dari pendidikan politik ini jelas, membedakan bobot pemilih. Peserta dengan grade rendah jumlah suaranya tidak sama dengan yang mempunyai grade lebih tinggi. Ane ilustrasikan seperti ini gan:


Cukup mengerti kan maksudnya gan?..


3. Dalam aplikasinya nanti, pada setiap pemilu/pilkada/pilpres pembagian atas grade-grade yang dicapai masing-masing peserta dibedakan secara proporsional.
Seorang dengan grade lebih tinggi, yang notabene memiliki pengetahuan dan dasar kecintaan pada bangsa tentu tidak akan mudah terprovokasi akan ulah-ulah politik kacangan, dan tentu akan bersedia dengan kesadaran penuh untuk menuju TPS-TPS yang ditentukan, meski harus berjalan lebih jauh dari tempat tinggalnya. Illustrasinya ane gambarkan sebagai berikut gan:



4. Pendidikan politik ini bersifat gratis, anggaran dibebankan kepada negara
Baru-baru ini, ada ide Bela Negara yang masih kontroversial terutama pada anggaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan program tersebut. Kalo ane nambahin usul ini pasti tambah ribut dan kontroversial.. Tapi yakinlah gan, dengan niat yang baik semua pasti bisa terlaksana. Indonesia itu kaya jika pengelolaannya benar. dan usulan ini mengarah kepada pencapaian kebenaran tersebut.

Nah, sampai juga pada bagian kesimpulan..
Tapi ane terlanjur capek nulisnya..
Maka ane simpulin saja secara singkat ya gan.. Intinya, hak memilih kita yang disamaratakan masih membatasi kualitas demokrasi kita yang berpotensi lebih baik gan. Yang terjadi saat ini dalam memilih pada pemilu/pilkada/pilpres, orang yang ngotot-ngotot mempertahankan ideologinya dan penalaran yang bagus serta mengerahkan segala isi hati nurani hanya akan impas dengan orang yang datang ke TPS tutup mata dan coblos sekenanya. Ini harus diperbaiki gan. Sungguh.. Yaa memang tidak sesederhana ini gan, tapi setidaknya begini konsep dasarnya.. (ane belagu banget yak sok bikin konsep?.. )

Nanti kalo ada waktu ane jabarin kesimpulan ini dengan kalimat yang lebih metodologis (ciyeeh)..

Ane tunggu saran dan usulan membangun dari agan2 sekalian..