TEMPO.CO, Surabaya - Tokoh Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, menilai berlebihan penolakan Muhammadiyah atas penerapan Hari Santri pada 22 Oktober. Wakil Gubernur Jawa Timur itu menyatakan, penetapan Hari Santri tidak akan membuat Islam terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan nonsantri.

"Kan, sebetulnya penetapan itu sama seperti penetapan Hari Raya Idul Fitri maupun Imlek," kata Saifullah, yang biasa disapa Gus Ipul, kepada Tempo di Surabaya hari ini, 17 Oktober 2015.

Gus Ipul menanggapi pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir bahwa organisasinya menolak Hari Santri Nasional. “Semangat Muhammadiyah itu semangat ukhuwah yang lebih luas di tubuh umat Islam, agar umat utuh, tidak terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan nonsantri,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri setiap 22 Oktober. Penetapan Hari Santri ini dinyatakan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tertanggal 15 Oktober 2015. "Artinya, (penandatanganan ditetapkan) pada hari ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.




Saifullah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Ucapan tersebut disampaikan setelah Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. "Tentunya juga ucapan syukur," katanya.

Menurut dia, penetapan ini juga menandakan pemerintah menghargai perjuangan NU yang panjang dalam menghadapi penjajah. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asyari mengeluarkan fatwa jihad tentang kewajiban berperang bagi warga nahdliyin dan masyarakat pada umumnya untuk melawan tentara sekutu.

Fatwa itu adalah seruan jihad satu-satunya sampai saat ini. Tak sampai sebulan setelah keluar fatwa, pecahlah pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.

EDWIN FAJERIAL