TEMPO.CO, Bandung - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan organisasinya menolak Hari Santri Nasional. “Semangat Muhammadiyah itu semangat ukhuwah yang lebih luas di tubuh umat Islam, agar umat utuh, tidak terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan non-santri,” ucapnya setelah membuka Tanwir II Nasyatul Aisyiyah di Bandung, Kamis, 15 Oktober 2015.

Haedar beralasan, Hari Santri Nasional justru akan mengukuhkan kategorisasi di kalangan umat Islam. “Santri itu kategori dalam genre umat Islam yang tingkat beragamanya lebih terpenuhi. Kemudian kategorisasi yang lain ada abangan dan sebagainya. Kita menolak kategorisasi itu,” ujarnya.

Haedar mengaku tengah menyiapkan surat dari organisasinya yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo soal penolakan tersebut, juga pada organisasi Islam lain.

“Kita berusaha hal seperti itu tidak pakai surat. Tapi, kalau memang dipandang perlu, kami akan kirim surat kepada Presiden. Dan kami juga sampaikan kepada saudara kami dari umat Islam, dari organisasi Islam lain, bukan Muhammadiyah itu suka atau tidak suka dengan ini, tapi ingin lebih berpikir secara luas dan tidak terkotak-kotak,” tuturnya.

Menurut Haedar, kategorisasi antara santri dan nonsantri itu yang ditolak organisasinya. “Kategorisasi santri, abangan, dan priyayi itu harus kita tinjau secara akademik, karena itu membelah umat Islam pada santri dan nonsantri. Padahal umat Islam itu satu-kesatuan,” katanya.

Haedar berujar, Muhammadiyah menilai sudah cukup hari-hari besar keagamaan yang ada dan disepakati bersama di kalangan umat Islam. “Kita memandang bahwa cukuplah hari-hari besar Islam itu dengan apa yang selama ini kita miliki. Ada 1 Muharam, Maulud Nabi, Isra Mikraj, dan seterusnya. Dan itu disepakati semua golongan muslim, tanpa kecuali,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan Presiden Joko Widodo setuju tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. "Pak Jokowi pada dasarnya merestui," ujar Said dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2015.

Saat ini, tutur Said, penetapan Hari Santri dalam proses administrasi di Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Menurut Said, Jokowi tadinya mau Hari Santri jatuh pada 1 Muharam. Namun 1 Muharam merupakan Tahun Baru Islam, yang dirayakan umat Islam seluruh dunia.

Tanggal 22 Oktober dipilih karena mempresentasikan substansi kesantrian, yakni spiritualitas dan patriotisme, ketika Kiai Hasyim Asyari mengumumkan fatwa yang masyhur disebut Resolusi Jihad untuk merespons Agresi Belanda II. "Resolusi Jihad memuat seruan-seruan penting yang memungkinkan Indonesia tetap bertahan serta berdaulat sebagai negara dan bangsa," kata Said Aqil.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...antri-nasional
-----