MERAUKE, SUARAPAPUA.com --- Petisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hentikan pembabatan hutan masyarakat adat sebesar 1,2 juta hektar di Kabupaten Merauke, Papua, hingga kini telah ditandatangani oleh 82.923 pendukung.

Petisi dengan judul “Merauke: Menyerahkan hutan hujan kami, berarti bunuh diri” ini dibuat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selamatkan Hutan, yang berkedudukan di Jerman. LSM ini mendesak Presiden Jokowi memperhatikan hak-hak masyarakat adat dengan cara tidak membuka lahan.

“Presiden Indonesia Joko Widodo pada saat memasuki jabatannya di tahun 2014 berjanji untuk melindungi hutan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Nyatanya ia akan membabat 1,2 juta hektar hutan hujan di Papua dan tanah masyarakat adat guna lahan agraria. Tolong Anda ingatkan Presiden Jokowi akan janjinya,” tulis petisi yang diluncurkan sejak Juni 2015 lalu.

Menurut petisi ini, pada 10 Mei 2015, berlangsung jamuan besar di Merauke untuk Presiden Jokowi, guna memperjelas proyek raksasa tersebut, dan direncakan dalam 3 tahun ke depan akan dibangun persawahan seluas 1,2 juta hektar dan dikelola dengan tehnik industri agraria yang termodern.

“Merauke harus jadi lumbung padi. Tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia,” kata Presiden Jokowi saat itu.

“Disini kami masih mempunyai jutaan hektar. Dalam jangka menengah, bahkan bisa diperhitungkan sebesar 4,6 juta hektar bagi persawahan,” tegas Jokowi.

Menurut petisi ini, akibat pembukaan lahan tersebut, Merauke akan tenggelam dalam ladang persawahan, yang berarti menghancurkan ekosistim hutan hujan dan hutan tropis, hutan rawa, sabana dan hutan bakau, serta hilangnya budaya dan kehidupan sekitar 70.000 masyarakat adat Malind yang tinggal terpencar di hutan-hutan.

Baca selangkapnya: http://suarapapua.com//read/2015/10/...ribu-pendukung