Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menyoroti fungsi sejumlah lembaga Ad Hoc (sementara). Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mega, jika masalah hukum seperti kasus korupsi masih berlanjut, maka akan sangat pantas jika lembaga yang menanganinya dibubarkan.

"Sehingga komisi yang sifatnya sementara itu bisa dihentikan. Bisa dibubarkan, karena bersifat adhoc," ujar Mega saat pidato memperingati Hari Konsitusi yang diselenggarakan MPR di Gedung Nusantara V DPR, Selasa (18/08/2015).

Lebih lanjut, Mega menuturkan saat ini ada sekitar 80 lembaga Adhoc. Lembaga seperti itu, menurutnya menyerap banyak anggaran negara.

"Sekarang banyak komisi. Komisi sekitar 80-an. Kalau Pak Zul (Ketua MPR) bilang 100-an. Nah, anggarannya kan banyak. Sampai kapan KPK ini ada. Korupsi tidak terus berlanjut kan?" ucapnya.

Megawati mengaku sadar bahwa pernyataannya ini pasti banyak kalangan yang akan mem-bully dirinya.

"Saya sadar dengan pernyataan ini, saya bakal di-bully di media sosial. Tapi, tentu saja menurut saya ini pemikiran yang logis," tandas Megawati.


Sumber

Banyak hal yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di MPR RI hari ini.

Salah satunya dia menyoal kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri di masa pemerintahannya.

Menurut Megawati, lembaga antirasuah itu sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk untuk waktu singkat. Faktanya, KPK masih tetap eksis setelah lebih dari satu dekade.

"Komisi yang sifatnya ad hoc ini harus diselesaikan, harus dibubarkan," tegas Mega, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Meski begitu, putri Bung Karno itu sadar bahwa kunci berakhirnya tugas KPK adalah ketika tidak ada lagi korupsi di Indonesia.



Untuk itulah, dia mengimbau agar para pejabat tidak lagi melakukan praktik rasuah tersebut.

"Pernyataan ini sering di-bully di media sosial, tapi tentu saja ini pemikiran logis," tandasnya.


Sumber