PEKANBARU (SK) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap tegas terkait dengan kasus kabut asap dan pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Presiden Jokowi meminta dalam waktu kurang dua minggu, masalah ini harus bisa diatasi.

”Menko Polhukam dan Kepala BNPB targetkan dua minggu. Tapi, saya minta waktunya lebih cepat dari dua minggu,” kata Presiden Jokowi saat meninjau penanggulangan kebakaran lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (9/10).

Presiden mengatakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Luhut B Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei kini sudah berada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mengurus kedatangan pesawat bantuan negara asing.

Menurut Presiden, bantuan pesawat-pesawat dari luar negeri yang sudah dipastikan datang dari Malaysia, Singapura, Rusia dan Tiongkok.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan luas kebakaran lahan dan hutan mencapai sekitar 1,7 juta hektare dan telah mengakibatkan kabut asap menyelimuti hampir seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan hingga ke negeri jiran.

Sementara itu, Direktur Asia Pulp and Paper (APP) Suhendra Wiraadinata melalui Corporate Communications Sinar Mas Emmy Kuswandari kepada Suara Karya, Jumat (9/10) malam menjelaskan, perusahaan telah melakukan langkah-langkah hukum terkait gugatan perdata Rp 7 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara itu, Manager Director PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto tak mau menjawab pertanyaan terkait masalah hukum PT Bumi Hijau Mekar (BHM) dan gugatan hukum senilai Rp7 triliun. ”Siapa nih? Saya lagi rapat. Saya tidak bisa diganggu, ya,” ujar Gandi Sulistiyanto saat dihubungi.

Seperti diketahui, PT Bumi Mekar Hijau (BMH), anak perusahaan Sinar Mas, ditetapkan sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan. Perihal penetapan tersangka pembakaran hutan ini dibenarkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar.

Selain ancaman sanksi pidana, PT BMH digugat perdata oleh Kementerian LHKP dengan total tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar lebih dari Rp 7 triliun. Persidangan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang. (yon)

Sumber : EMBOHHH !!

”Menko Polhukam dan Kepala BNPB targetkan dua minggu. Tapi, saya minta waktunya lebih cepat dari dua minggu,” kata Presiden Jokowi saat meninjau penanggulangan kebakaran lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (9/10).

Flash Back dulu !!!

Bupati Cek Endra Turun ke Hutan Padamkan Api
Kamis, 03 September 2015 | 19:17:00 WIB

SAROLANGUN - Bupati Sarolangun H Cek Endra turun langsung ke lokasi titik api untuk ikut memadamkan api. Kamis (3/9), Cek Endra ke loakasi Perkebunan Samhutani di Desa Ladang Panjang. Di lokasi, Cek Endra berpesan agar setiap perusahaan perkebunan dan kehutanan memiliki mobil pemadam kebakaran.

"Selain memadamkan api, nantinya mobil tersebut bisa juga membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Cek Endra mengatakan, titik api di lahan milik PT Samhutani sudah menjalar ke dalam hutan, hingga membuat petugas gabungan terkendala untuk memadamkan api.

"Petugas kesulitan untuk memblokir dan membawa selang air ke dalam hutan. Inilah yang menjadi kendala kita saat ini untuk memadamkan api," sebutnya.

Menurut Cek Endra, salah satu cara untuk mencapai titik api di tengah hutan dengan menggunakan helikopter. Dengan helikopter nanti bisa dibom menggunakan air.

"Kita minta kepada pihak Samhutani untuk mengupayakan pemadaman melalui helikopter. Mungkin itu bisa membantu kita memadamkan api, kalau cuma pakai alat berat ini agak sulit untuk memadamkan api," ujarnya.(*)

Sumber : EMBOHHH !!

Bupatinya dipecundangi sama perusahaan yg ada di wilayahnya , padahal salah satu perjanjian dengan menteri kehutanan tahun 2005 adalah ---> Dilarang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan.

Yang menerbitkan ijin PT Samhutani adalah Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Soralangun, anak buah nya juga

Fix lebih plonga-plongo dibanding Jokowi, Perlulah kiranya ada wacana memindah Ahox ke Sumatera saja daripada di Jakarta dibenci sama si suci yang mensucikan. Atau mungkin Sandiaga Uno saja yang tampan dan sopan.

Barangkali pendekatan yang lemah lembut bisa mengatasi masalah owner perusahaan yg mengolah hutan yg nakal.

Welcome to the jungle babeeeeh !!