Metrotvnews.com, Mataram: Komisi Pemberantasan Korupsi menagih sikap Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jokowi diminta menunjukkan posisinya dalam perbaikan UU yang dinilai justru melemahkan lembaga antikorupsi.

"Sebaiknya Presiden Jokowi segera bersikap terkait kisruh revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi usai menjadi pembicaran pada seminar nasional pendidikan yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Sabtu (10/10/2015).

KPK, kata dia, sudah menyatakan sikap menolak beberapa isi pasal dalam draft revisi UU KPK yang dilakukan DPR RI. "Salah satu pasal dalam draft revisi tersebut menghilangkan penuntutan dari KPK dan membatasi umur KPK sampai 12 tahun," ujar dia.

Menurut Johan Budi, jika roh dari KPK seperti kewenangan penuntutan dihilangkan, sama artinya menghilangkan semangat reformasi. Padahal, KPK dilahirkan semangatnya adalah untuk pemberantasan korupsi.

Selain itu, mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Republik Indonesia, tidak ada klausul yang membatasi pembentukan KPK melalui limitansi atau batasan waktu. "Tidak ada klausul pembentukan KPK ada batasi limit waktu. Ini menjadi penting dalam pemberantasan korupsi," terang dia..

Pemerintah sudah pernah menyampaikan penolakan revisi UU KPK. Menurut Johan Budi, pimpinan KPK sepakat dan sangat mendukung sikap pemerintah yang menolak revisi UU KPK yang justru melemahkan pemberantasan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia.

Johan tetap meminta Presiden Jokowi kembali memberikan sikap jelas dan segera bersikap untuk menolak revisi UU KPK tersebut. "Pimpinan KPK sudah menyatakan sikap menolak revisi UU tentang KPK, sekarang masyarakat silahkan bersikap," ujar mantan Deputi Pencegahan KPK.



sumur