Ketua DPRD DKI Jawab Kekesalan Ahok pada Dirinya



TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menjawab kekesalan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap dia yang belum menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2014.

Prasetio menilai situasi ini menunjukkan bahwa Ahok (sapaan Basuki) membutuhkan DPRD untuk menjalankan pemerintahannya.

"Ternyata dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD," ujar Prasetio ketika dihubungi, Sabtu (10/10/2015).

Prasetio sengaja menunda menandatangi dokumen tersebut agar Ahok menyadari bahwa dia membutuhkan DPRD. Sejatinya, kata Prasetio, Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif.

Dia ingin tercipta suasana saling menghargai antara Pemerintah Provinsi DKI dan juga DPRD. "Pemda DKI itu ada eksekutif ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar Prasetio.

Sebab, kata Prasetio, selama ini Ahok sering kali tidak menghargai posisi DPRD. Padahal, Prasetio yang merupakan Ketua DPRD adalah teman Ahok sendiri.

Sikap tidak menghargai itu ditunjukan Ahok dari sikapnya yang sering menuding anggota DPRD DKI secara sembarangan. "Main tuding kami maling atau menjegallah, padahal tidak," ujar dia.



Padahal, selama masa kepemimpinannya, Prasetio menginginkan semua berjalan secara transparan. Hal itu dia tunjukkan dengan membuka hampir seluruh rapat di Gedung DPRD untuk umum.

Sehingga, publik diperkenankan mengawasi langsung dan memastikan tudingan Ahok selama ini.

Perbaiki hubungan

Prasetio mengaku juga sudah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan antara Ahok dan DPRD DKI. Berbagai kesempatan seperti momen Ramadhan dan Idul Fitri dimanfaatkannya sebagai ajang silahturahim antara eksekutif dan legislatif.

Dia menjaga agar anggota Dewan hadir dalam acara silahturahim itu. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut seakan sia-sia. Sebab, Ahok tidak henti-henti menuding DPRD DKI dengan ucapannya. "Saya ingin dia sadar, bahwa dia tidak bisa berjalan sendirian," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendapat laporan bahwa pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2015 menunggu paripurna pertanggungjawaban APBD 2014 rampung.

Namun, setelah itu, Basuki mempertanyakan alasan dokumen RAPBD-P 2015 tak kunjung disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Katanya lagi, Mendagri enggak bisa terima (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2014) kalau enggak ada tanda tangan Ketua DPRD. Ketuanya hilang, enggak tanda tangan dokumen (LKPJ APBD 2014). Ya, kamu terjemahin sendiri aja maksudnya apa," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (9/10/2015).

http://jambi.tribunnews.com/2015/10/...k-pada-dirinya

Ketua DPRD sengajqa tidak melakukan tugasnya menanda tangani dokumen LPJ hanya sebagai bahan untuk membuat Ahok mengerti bahwa prasetio ini orang penting dan Ahok butuh dia. Prasetio ga perduli apa yang dia lakukan menyengsarakan warga jakarta karena banyak program yang sudah dibuat di APBN-P jadi terhambat.

kata Ridwan kamil kepada pengemudi angkot yg merugikan penumpang.. BRENGSEK!
lalu kalau merugikan seluruh warga jakarta khususnya dan Indonesia umumnya mau dikatain apa?

mengenai Prasetio yg ga terima anggotanya dikatakan maling ama Ahok. Lha lulung dah ngaku UPS yang dulu itu kerjaan firman anggota DPRD yang lalu. lha Firman udah ga jadi anggota DPRD lagi, kok dana siluman UPS muncul lagi di 2015??? malah lebih gila anggarannya. ini kerjaan siapa? apa ga ada maling di DPRD?

terus ada anggota yang ngatain Ahok anjing.. apa yg dilakukan Prasetio?? diam aja kan?? ga mau dikatain, tapi ngatain orang.

Jangan jangan PDIP mulai main. menumbangkan Ahok agar kader PDIP jadi gubernur. Cara paling murah merebut jabatan...