http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/11/07110511/Dituding.Ahok.Sebabkan.Pengesahan.APBD-P.Terhambat.Ini.Penjelasan.Ketua.DPRD#

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menjawab kekesalan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap dia yang belum menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2014. Prasetio menilai situasi ini menunjukkan bahwa Ahok (sapaan Basuki) membutuhkan DPRD untuk menjalankan pemerintahannya. "Ternyata dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD," ujar Prasetio ketika dihubungi, Sabtu (10/10/2015). 

Prasetio sengaja menunda menandatangi dokumen tersebut agar Ahok menyadari bahwa dia membutuhkan DPRD. Sejatinya, kata Prasetio, Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Dia ingin tercipta suasana saling menghargai antara Pemerintah Provinsi DKI dan juga DPRD.

"Pemda DKI itu ada eksekutif ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar Prasetio. Sebab, kata Prasetio, selama ini Ahok sering kali tidak menghargai posisi DPRD. Padahal, Prasetio yang merupakan Ketua DPRD adalah teman Ahok sendiri. Sikap tidak menghargai itu ditunjukan Ahok dari sikapnya yang sering menuding anggota DPRD DKI secara sembarangan. "Main tuding kami maling atau menjegallah, padahal tidak," ujar dia. 

Padahal, selama masa kepemimpinannya, Prasetio menginginkan semua berjalan secara transparan. Hal itu dia tunjukkan dengan membuka hampir seluruh rapat di Gedung DPRD untuk umum. Sehingga, publik diperkenankan mengawasi langsung dan memastikan tudingan Ahok selama ini. 

Perbaiki hubungan

Prasetio mengaku juga sudah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan antara Ahok dan DPRD DKI. Berbagai kesempatan seperti momen Ramadhan dan Idul Fitri dimanfaatkannya sebagai ajang silahturahim antara eksekutif dan legislatif. Dia menjaga agar anggota Dewan hadir dalam acara silahturahim itu. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut seakan sia-sia. Sebab, Ahok tidak henti-henti menuding DPRD DKI dengan ucapannya. "Saya ingin dia sadar, bahwa dia tidak bisa berjalan sendirian," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendapat laporan bahwa pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2015 menunggu paripurna pertanggungjawaban APBD 2014 rampung. Namun, setelah itu, Basuki mempertanyakan alasan dokumen RAPBD-P 2015 tak kunjung disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Katanya lagi, Mendagri enggak bisa terima (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2014) kalau enggak ada tanda tangan Ketua DPRD. Ketuanya hilang, enggak tanda tangan dokumen (LKPJ APBD 2014). Ya, kamu terjemahin sendiri aja maksudnya apa," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (9/10/2015).


Curhatan Anggota DPRD DKI yang Merasa Tak Dianggap oleh Ahok


http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/09/11533751/Curhatan.Anggota.DPRD.DKI.yang.Merasa.Tak.Dianggap.oleh.Ahok.?utm_source=news&utm_medium=mobile&utm_campaign=related&


JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam menjalankan pemerintahannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seringkali tidak melibatkan DPRD DKI. Salah satu contohnya adalah rencana Ahok (sapaan Basuki) yang ingin menggabungkan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM dan PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya."Itu berarti buat perusahaan baru kan? PDAM dan PD PAL Jaya gabung gimanapun teknisnya harus melibatkan dewan karena kan membutuhkan perda. Tapi kayaknya langsung pakai pergub aja Ahok," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin,  ketika dihubungi, Jumat (9/10/2015). 

Sebab, BUMD tersebut begitu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Seharusnya, DPRD juga diajak untuk menggagas konsepnya. Selamat menambahkan, anggota DPRD bisa saja membuat peraturan daerah tanpa persetujuan Gubernur Ahok. Hal tersebut diperkenankan karena perda memang merupakan produk DPRD. "Gubernur bisa bikin pergub, Dewan juga bisa bikin perda tanpa persetujuan Gubernur," ujar Selamat. Seperti raperda tentang pariwisata yang saat ini sedang dibahas. Jika ingin, kata Selamat, anggota Dewan bisa langsung menentukan jam operasional diskotek tanpa proses diskusi dengan eksekutif. Akan tetapi, Selamat mengatakan anggota Dewan tidak ingin melakukan hal itu. "Kalau Dewan mau, bisa Dewan bikin seperti itu. Tapi jangan, karena jangan sampai timbul suasana ketidaksinkronan adminitrasi dalam pemerintah daerah," ujar dia. 

Hal lain yang dilakukan Ahok tanpa melibatkan Dewan adalah pergantian Sotar Harahap dari jabatan sekretaris dewan dulu. Selamat mengatakan, berdasarkan Undang-undang, pergantian sekretaris Dewan harus melalui persetujuan ketua DPRD terlebih dahulu dan melalui diskusi dengan pimpinan fraksi. "Itu jadi hal-hal remeh yang dia langgar. Padahal, Ketua DPRD-nya itu kan teman dia sendiri, lalu sekretaris temannya diganti tapi tidak ada izin apa-apa," ujar Selamat. 

Usaha Ketua DPRD persatukan Ahok dan DPRD 

Menurut Selamat, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sudah berusaha untuk mendamaikan Ahok dengan DPRD. Sehingga, roda pemerintahan bisa dijalankan bersama antara eksekutif dan legislatif. "Ketua Dewan konsen banget tuh buat mendamaikan. Waktu halal bihalal kemarin, Ketua Dewan jagain bener tuh supaya pada hadir," ujar dia. Akan tetapi, kata Selamat, anggota DPRD masih tidak dianggap dalam beberapa kebijakan. Meski demikian, Selamat menjamin bahwa Ahok tidak sepenuhnya bisa berjalan sendiri. Sebab, bagaimanapun juga eksekutif membutuhkan pendampingan dari legislatif. Selamat juga mengatakan DPRD akan tetap membantu eksekutif. Salah satu contohnya adalah pembahasan anggaran untuk APBD 2016 yang masih dalam proses. Kemudian, ada pula pembahasan raperda-raperda yang merupakan usulan dari eksekutif.



Korban bacot taikk
Bentar lagi pd ada perlombaan pergub vs perda