TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT Freeport Indonesia (PTFI) Riza Pratama mengatakan bahwa royalti yang diberikan perusahaannya kepada pemerintah RI (Republik Indonesia) bukan cuma 1 persen. Riza perlu mengklarifikasi Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, yang menyebutkan royalti Freeport ke kepada pemerintah teramat kecil.

Menurut Riza, sesuai dengan amandemen kontrak karya yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport, besaran royalti mengalami kenaikan sejak 2014, "Semuanya telah disepakati bahwa royalti untuk tembaga, emas dan perak telah ditingkatkan menjadi 4 persen, 3,75 persen dan 3,25 persen bukan 1 persen," kata Riza Pratama saat dihubungi Tempo, Jumat 9 Oktober 2015.

Riza menjelaskan, peningkatan royalti ini berlaku efektif sejak 25 Juli 2014, tepatnya pada kuartal ketiga 2014 sudah terjadi peningkatan penerimaan negara sebesar US$ 20 juta. "Dari total pembayaran royalti kuartal ketiga 2014, semuanya mencapai US$ 50 juta atau mengalami kenaikan sekitar 67 persen," papar Riza.

Kontribusi PTFI lainnya, kata Riza, meliputi pajak dan dividen, yang dibayarkan sesuai dengan aturan ytang digariskan pemeritah Indonesia. Tidak hanya itu, Riza menambahkan, menurut hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) pada 2013, kegiatan usaha pertambangan Freeport berkontribusi terhadap 91 persen Kabupaten Mimika dan 37,5 persen PDRB Provinsi Papua.





Sebelumnya Rizal Ramli menyebut perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, sebagai salah satu dari tiga perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang beroperasi di Papua, mengeruk keuntungan besar. Namun, rakyat di sekitar tambang sangat miskin karena Freeport hanya hanya membayar royalti 1 persen untuk emas.


sumur