JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menganggap, penolakan pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU KPK dari masyarakat adalah hal yang biasa. Ia menganggap, penolakan itu sebagai sebuah perwujudan penggunaan hak politik masyarakat.

"Ya biasa saja itu. Bagus dong artinya masyarakat sadar terhadap haknya, berpartisipasi dalam aspirasi," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jumat (9/10/2015) malam.

Hendrawan justru mempertanyakan siapa masyarakat yang menolak revisi UU itu. Menurut dia, jika memang ada penolakan, seharusnya penolakan itu disampaikan melalui wakil rakyat yang mereka pilih saat Pemilu Legislatif 2014 lalu.

"Masyarakat yang menolak, ketika pemilu milih parpol nggak? Milih calon nggak? Kan wakilnya ada di sana," ujarnya.

Sementara itu, Hendrawan tak ingin jika ada anggapan Fraksi PDI Perjuangan menjadi fraksi yang paling ngotot untuk menggagas pembahasan itu. Sekali pun, sebelumnya sudah ada penolakan dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK pada Juni 2015 lalu.

"Bukan hanya PDIP yang tanda tangan, ada partai lain juga," ujarnya.

Penolakan masyarakat

Sebelumnya, penolakan terhadap rencana DPR mengajukan revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituangkan dalam bentuk petisi "Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK", Kamis (8/10/2015). Petisi ini diprakarsai oleh Suryo Bagus melalui situs change.org/janganbunuhkpk.

Hingga Jumat (9/10/2015) pukul 07.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 23.148 pendukung. Melalui petisi tersebut, masyarakat menyurati Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR untuk menolak usulan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan mencabut revisi tersebut dari Program Legislasi Nasional.


sumur