VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta komunitas pendukungnya, @temanAhok, tidak mengajukan permintaan untuk bertemu dia sebelum mereka berhasil mengumpulkan satu juta dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP). Itu syarat minimum yang harus dicapai Ahok bila memutuskan maju sebagai kandidat non-partai atau independen pada Pemilihan Gubernur DKI 2017.

"Saya bilang, kalau KTP-nya belum terkumpul, tidak usah ngomong minta ketemu dulu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Rabu 8 Oktober 2015.

Ahok mengatakan seorang perwakilan dari komunitas @temanAhok sebenarnya pernah menemui dia sekali. "Dulu dia datang bawa kaus, minta ditandatangani," ujar Ahok.

Pada saat itulah, Ahok mengatakan, ia menyampaikan pesannya agar komunitas itu tidak meminta untuk bertemu secara resmi sebelum target pengumpulan 1 juta dokumen KTP terkumpul.

Seperti diketahui, walaupun adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meringankan syarat bagi kandidat independen untuk bertarung di Pilkada serentak, Ahok menyatakan dirinya tetap ingin mengumpulkan 1 juta KTP sebelum memutuskan untuk maju di Pilgub nanti.

"Kita tetep pengen minta ada 1 juta KTP buat bukti orang masih pengen kita (saya) maju lagi," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 29 September 2015.

MK dalam putusannya pada 29 September 2015, mengubah kata 'jumlah penduduk' menjadi 'jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)' dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.

Hal tersebut menyebabkan Ahok tidak perlu lagi mengumpulkan jumlah KTP sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk Jakarta yang diperkirakan berada di kisaran 12,5 juta jiwa, yaitu sebanyak 937.500 lembar KTP.

Bila merujuk kepada jumlah DPT dalam Pilgub DKI 2012, yang mencapai 7 juta jiwa, Ahok diperkirakan hanya perlu mengumpulkan 525.000 lembar KTP untuk dapat maju sebagai kandidat independen di Pilgub mendatang. (ren)


sumur