Jakarta - Empat fraksi yakni PDIP, Golkar, PKB, dan PPP mengusulkan RUU Pengampunan Nasional. Elite PDIP meyakini seorang koruptor yang telah diampuni tak akan lagi melakukan kesalahan yang sama.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menuturkan pertimbangan utama mengusulkan RUU Pengampunan Nasional untuk menarik uang WNI di luar negeri. Karena banyak WNI yang menginvestasikan uang panas di luar negeri. Jika WNI tersebut mau menarik uang itu kembali ke Indonesia maka tak peduli dari mana asal usul uang tersebut maka akan diampuni.

"Pilihan kita mau nggak menarik uang kita di sana tanpa mempedulikan uang itu hasil apa. Kan ada mungkin sebagian besar hasil penyelundupan pajak, mungkin ada uang korupsi, mungkin ada keuntungan yang tidak dilaporkan dll. Kalau yang namanya amnesti itu ya semua diampuni," kata Hendrawan kepada detikcom, Rabu (7/10/2015).

Karena istilahnya adalah pengampunan nasional, menurut Hendrawan, maka tidak akan dipersoalkan dari mana asal usulnya. Sekalipun uang tersebut berasal dari hasil korupsi.

"Namanya pengampunan tidak mempersoalkan uang itu datang dari mana yang penting uang itu masuk dan you membayar pajak untuk itu. Sehingga ketergantungan kita terhadap utang akan berkurang," terang Hendrawan.

Kasus hukum koruptor juga dianggap selesai. Koruptor tersebut diyakini bakal jadi orang baik setelah diampuni negara.

"Ya sudah jangan dipersoalkan lagi, kalau masih dipanjang-panjangin namanya bukan pengampunan. Uang ini kan bukan uang yang sepenuhnya bisa bersih. Jadi ini pendekatan realistis dan pragmatis karena kita butuh dana besar dan kita ingin mengurangi utang luar negeri kita pajak. Setelah itu mereka akan jadi orang baik, bertingkah laku sebagai warga negara biasa karena sudah dicuci," pungkasnya.
(van/nrl)