Jakarta - Salah satu pasal kontroversial di rancangan revisi UU KPK adalah pencegahan sebagai fungsi KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan hal itu ditetapkan karena tugas pemberantasan korupsi memang sebenarnya ada di polisi dan jaksa.

"Korupsi harus dicegah dan diberantas dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote, tidak boleh diberantas di Rasuna Said. Makanya di UU 30/2002, pemberantas utama adalah polisi dan jaksa," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).

Menurut Fahri, dengan jumlah polisi dan jaksa yang ada di seluruh Indonesia, mereka bisa memberantas korupsi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, keberadaan KPK dianggap hanya sebagai pemicu saja.

"Mereka (polisi dan jaksa) pemberantas korupsi di seluruh Indonesia. Cuma karena belum efektif, diberikan trigger. Bukan KPK yang berantas korupsi, tapi polisi dan jaksa," ucap elite PKS ini.

"Banyak yang tidak baca UU tapi sok jadi pahlawan, tunjukkan pro KPK untuk tutupi borok-boroknya," sambungnya.

Rancangan revisi UU KPK diusulkan oleh 45 orang anggota dari 6 fraksi dan mulai dibahas di Badan Legislasi. DPR sendiri mengirim surat ke Presiden Jokowi hari ini untuk meminta waktu konsultasi, salah satunya soal revisi UU KPK.


sumur