Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendukung revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Puan sepakat dengan usulan fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk merevisi UU KPK.

"Ya kalau memang sudah sangat urgent dan memang diperlukan penguatan dan kemudian direvisinya UU, ya saya ikut apa yang menjadi hal yang diinginkan DPR, fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Puan di Istana, Jakarta, Rabu (7/10).

Bukan tanpa sebab Puan mendukung revisi UU KPK. Dia menilai revisi UU KPK yang bakal dilakukan DPR adalah untuk menguatkan keberadaan KPK itu sendiri.

"Jadi kalau ada fraksi yang mengusulkan pasti bukan karena ingin melemahkan tapi penguatan fungsi dari KPK itu ke depannya bisa menjadi salah satu pilar untuk menjaga negara ini sebagai negara anti korupsi," jelasnya.

Seperti diketahui, pihak Istana belum mengambil sikap resmi atas inisiatif DPR untuk melakukan revisi UU KPK. Namun demikian, Presiden Joko Widodo seringkali menegaskan komitmennya untuk memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Sudah saya sampaikan bahwa tidak benar ada RUU pengampunan koruptor, malah saya baru dengar itu, datang dari mana? setahu saya presiden jokowi sangat komit dengan agenda pemberantasan korupsi," kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Istana, Jakarta, Rabu (7/10).

Apalagi, lanjut Teten, presiden sedang gencar menggenjot pembangunan infrastruktur di semua daerah. Dan tentunya keberadaan KPK yang kuat sangat dibutuhkan agar korupsi tidak terjadi.

"Dan itu betul-betul butuh KPK yang kuat, yang bisa mengawasi pembangunan yang beliau ingin cepat karena biasanya pembangunan yang cepat itu kan bisa ada peluang-peluang terjadinya korupsi," jelas Teten.

"Karena itu presiden menghendaki KPK yang kuat, polisi yang kuat, jaksa yang kuat, jadi komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi tidak usah diragukan," tandasnya.


sumur


Inikah revolusi mental yg sesungguhnya?