JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk dana jaminan hidup sebesar Rp 900.000 untuk setiap kepala keluarga di daerah yang ditetapkan sebagai darurat bencana asap. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, dana tersebut bukanlah kompensasi, melainkan dana jaminan hidup yang selalu ada untuk setiap bencana sosial atau alam terjadi.

"Jadi, setiap wilayah yang punya bencana sosial dan alam dapat jaminan hidup dengan SK Bupati," kata Khofifah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/10/2015).

Dia menjelaskan, apabila sudah ada SK Bupati terkait status darurat di sebuah daerah, maka daerah itu memiliki dua hak. Pertama, pendistribusian 100 ton beras dari cadangan beras pemerintah. Jumlah itu bisa bertambah sesuai dengan persetujuan Kementerian Sosial. Kedua, warga di daerah itu juga berhak mendapatkan jaminan hidup dengan nilai Rp 10.000 dikali 90 hari.

Karena itu, total yang didapatkan untuk setiap kepala keluarga ialah Rp 900.000. Penerima dana jaminan hidup itu adalah peserta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang ada di enam provinsi terdampak asap.

"Jadi, ini bukan dana kompensasi bagi masyarakat," ucap Khofifah.

Saat ini, sebut dia, Kemensos sudah mengomunikasikan rencana penyaluran dana jaminan hidup itu ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas sudah setuju dan akan diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk disiapkan anggarannya jika memungkinkan.

"Total, ada 1,2 juta kepala keluarga sasaran yang akan menerima jaminan hidup ini," kata Khofifah.


sumur

900k x 1,2juta kk. mending dipake uangnya buat mengatasi kebakaran hutan