Rendahnya penyerapan anggaran di
Pemerintahan Provisi DKI Jakarta terjadi karena
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Gubernur
egois dalam menjalankan tugasnya.
"Ini karena keegoisan Ahok. Ini kan menggunakan
Pergub (Peraturan Gubernur untuk APBD DKI
2015). Seharusnya dia bisa memaksimalkan
APBD," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Abdul
Ghoni saat dikontak, Senin (5/10).
Menurutnya, dewan tidak bisa mengontrol
anggaran APBD karena sistem Pergub yang
disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Padahal
Pergub APBD 2015 ini memiliki banyak
keterbatasan. Lain halnya bila Praturan Daerah
(Perda) disahkan dala perumusan APBD tahun ini.
"Enggak bisa cepat dijalankan oleh eksekutif
sendiri yang menyusunnya. Apalagi sistem lelang
juga lama," jelas Abdul.
Dia juga memprediksi penyerapan APBD DKI 2015
akan menjadi yang terburuk di sepanjang sejarah
DKI. "Enggak akan jauh dari 20 persen lah," tukas
Ghoni.
Sebagaimana diketahui, Ditjen Bina Keuangan
Daerah Kemendagri melansir 5 provinsi dengan
penyerapan anggaran terendah se-Indonesia,
yakni Pemprov DKI (19,39 persen), Papua (21,74
persen), Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua
Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen).
link