TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kembali naik pitam ketika mengetahui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berulang kali mengembalikan draft Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015.

Bahkan, Basuki menegaskan telah mencatat serta merekam seluruh kronologi RAPBD-P 2015.

"Makanya saya bilang ada unsur apa di Kemendagri? Dipingpong sana, dipingpong sini. Saya punya kronologi lengkap sama rekamannya," kata Basuki dengan nada suara tinggi, di Balai Kota, Senin (5/10/2015).

Ia pun meminta wartawan untuk bertanya lebih lanjut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati. Sebab, lanjut dia, Pemprov DKI berulang kali memberi draft RAPBD-P ke Kemendagri.

Namun, Kemendagri juga berulang kali mengembalikan kepada DKI.

"Cari-cari alasan saja mereka semua, minta surat lah atau apa dikembalikan. Makanya saya bilang daerah lain digituin enggak? Makanya lama-lama saya bisa ribut ini, selama ini penganggaran di DKI betul enggak? Dirjen (Keuangan Daerah Kemendagri) bilang enggak betul kan? Kok kalau enggak betul, bisa begitu mudah lolos di Kemendagri? Sekarang (penganggaran) sudah betul kok," kata Basuki.

Adapun nilai RAPBD-P 2015 yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Rp 65 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibanding APBD DKI 2015, nilainya Rp 69,28 triliun.


Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan masih ada 27 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum menginput Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dia memberi waktu hingga pukul 00.00 ini.

Beberapa SKPD yang belum menginput RKA adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, Dinas Kesehatan DKI, Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI, beberapa kelurahan, dan lain-lain.

"Jadi kami eksekusi pukul 00.00 dan besok Rabu sudah kami dorong lagi ke Kemendagri," kata Saefullah.

sumur