Jakarta - Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak transparan dan tidak fair bukan hanya menuai kritik, tapi sudah berdampak buruk pada investasi. Perusahaan Jepang, Mitsubishi, dikabarkan tak lagi memasok mesin ke PT Pindad (Persero), sehingga proses produksi tank dan panser oleh BUMN itu terganggu. Pemerintah diimbau segera menjernihkan masalah ini agar hubungan RI dan Jepang tidak bertambah buruk.

Rencana pembangunan high speed railway (HSR) atau kereta supercepat Jakarta-Bandung yang semula ditender transparan, melibatkan Jepang dan Tiongkok akhirnya dibatalkan Presiden Jokowi. Pemerintah akan berkonsentrasi membangun kereta Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, dan Trans-Papua. Kalaupun membangun HSR, prioritasnya adalah Jakarta-Surabaya.

Tapi, kini, menteri BUMN terus melanjutkan pembangunan kereta cepat dengan mengubah dari HSR ke medium speed railway (MSR). Pesertanya hanya Tiongkok. Tak ada tender, melainkan penunjukan langsung.

Merespons perkembangan ini, pekan lalu, pemerintah Jepang dikabarkan mengirim surat protes ke Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil.

Dalam surat itu, menurut sumber Investor Daily, Jepang menilai pemerintah tidak transparan dan tidak adil soal kareta cepat. Jepang kecewa karena pada rencana pembangunan HSR, pihaknya sudah membuat studi kelayakan tiga tahun, sedang RRT hanya setengah tahun.

Jepang Kecewa
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim yang dihubungi secara terpisah membantah informasi yang menyebutkan perusahaan Jepang, Mitsubishi, tak lagi memasok mesin ke PT Pindad, sehingga proses produksi tank dan panser oleh BUMN itu terganggu.

“Tidak ada itu. Saya ke Jepang sebagai utusan khusus presiden menjelaskan bahwa kami mengubah skema pembangunan kereta cepat dengan business to business (B to B), tanpa uang pemerintah dan tanpa jaminan,” ujar Sofyan Djalil kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (4/10) malam.

Menurut Sofyan Djalil, atas perubahan skema itu, hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang tidak mengalami perubahan apa pun, termasuk yang menyangkut investasi para investor Jepang di Tanah Air.

Meski demikian, Sofyan Djalil mengakui, Jepang kecewa atas kebijakan pemerintah Indonesia itu. “Mereka kecewa, namun mengerti,” tuturnya.

Bantahan senada dikemukakan Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim. Silmy mengungkapkan informasi bahwa Mitsubishi tak lagi memasok mesin ke PT Pindad, sehingga proses produksi tank dan panser oleh BUMN itu terganggu, sama sekali tidak benar. “Gosip dari mana itu? Tidak betul itu,” ujar Silmy kepada Investor Daily.

Lagi pula, kata Silmy, untuk tank dan panser yang dibuatnya, PT Pindad tidak menggunakan mesin buatan Jepang, melainkan buatan Prancis dan Amerika Serikat (AS). “Tank dan panser yang dibuat Pindad menggunakan mesin dari Prancis dan USA,” papar dia.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/31...ke-pindad.html