Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ketidakpuasannya atas realisasi penyerapan anggaran kementerian/lembaga (kl) sampai 25 September 2015 yang baru terserap Rp 374,18 triliun. Angka tersebut baru menyentuh 47,04 persen dari pagu anggaran seluruh kl sebesar Rp 795,5 triliun, padahal tahun buku berjalan hanya tinggal menyisakan tiga bulan lagi.

Untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran, Jokowi memerintahkan seluruh menteri, pimpinan lembaga serta gubernur, bupati, dan walikota untuk merealisasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jokowi mengingatkan, bahwa salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi yaitu penyerapan anggaran. Untuk itu ada empat langkah yang menurut Jokowi harus segera dilakukan para menteri dan seluruh kepala daerah:

Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam koridor peraturan perundangan yang ada sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2015.


Kedua, segera memproses pencairan seluruh belanja yang sudah dapat diajukan tagihannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga, selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan dari penyerapan anggaran.

“Keempat, menjadikan aparat pengawas internal pemerintah sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran,” ujar Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (4/10).

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, penyerapan anggaran pemerintah dan program dana desa menjadi dua andalan pemerintah dalam menanggulangi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan marak terjadi.

“Sekarang bagaimana pemerintah menjawab soal PHK tersebut, caranya adalah bagaimana mempercepat penyerapan anggaran supaya aktivitas jalan melalui penciptaan pekerjaan-pekerjaan yang mendorong padat karya,” jelasnya.


sumur