Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta paket kebijakan jilid III, yang akan keluar pekan depan, mempertimbangkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Bank Indonesia (BI) memberikan sejumlah catatan atas rencana itu. Salah satunya agar kebijakan penurunan harga BBM nanti bukan untuk ajang pencitraan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah diminta transparan dalam menghitung dasar harga BBM. "Maksud saya jangan untuk popularitas. Tetapi harus betul-betul sesuai accountability dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya," ungkapnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (2/10).

Sistem yang transparan akan membuat publik mengetahui bahwa penyesuaian harga masih konsisten dalam upaya reformasi di sektor energi. Jangan sampai saat perhitungan evaluasi harga BBM belum jelas, pemerintah secara sepihak melakukan penurunan harga.

"Kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM yang kami recommend adalah basis perhitungannya harus transparan. Karena ini bagian dari pendidikan kepada masyarakat dan juga kredibilitas," tegasnya.

Agus menambahkan, Indonesia yang merupakan bagian dari perekonomian global maka akan selalu mendapatkan sorotan dari seluruh negara lain. Untuk itu, pemerintah harus konsisten dengan pernyataan yang dibuat. Jika tidak maka kepercayaan yang selama ini dibangun bisa runtuh.

"Jadi kalau mau direview setiap enam bulan kita harus lakukan dengan disiplin setiap enam bulan direview dan kalau perlu turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik. Tetapi yang penting konsistensi," tegasnya.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY ini mengungkapkan, jika semua persyaratan terpenuhi, akan mendukung secara penuh pemerintah menurunkan harga BBM. "Tetapi jangan diturunkan pada saat hitung-hitungannya masih belum menunjukkan waktu yang tepat untuk menurunkan nanti yang terjadi hanya sedikit penurunan tetapi kita kehilangan kepercayaan, kehilangan kredibilitas jadi itu yang saya titip," tutupnya.


sumur