SELASA, 29 SEPTEMBER 2015 | 17:06 WIB



TEMPO.CO, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di istana presiden hari ini, Selasa 29 September 2015. Jokowi marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan oleh kementerian terkait. Akibatnya, beberapa investor masih mendapat kesulitan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi," kata Jokowi dengan nada meninggi.

Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah. "Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan," ujar dia.

Kedua, Presiden ke 7 Indonesia itu juga meminta agar masalah pembebasan lahan segera dibenahi. "Sehingga sinyal investasi bisa dilihat."

Masalah ketiga yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal penambahan kapasitas pembangkit listrik. Dia meminta kementrian energi memastikan agar para investor mendapat kepastian ketersediaan pasokan listrik. "Pasokan listrik harus betul-betul dijelaskan bahwa pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan, mereka (calon investor) menunggu itu," kata dia. Terakhir Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan dan sistem pengupahan.

Keempat instruksi itu, rupanya belum dijalankan oleh kementrian terkait. Berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), proses pengurusan investasi di Indonesia masih berbelit- belit.

Dengan nada meninggi, mantan Walikota Solo itu mengatakan bahwa Indonesia hanya menduduki posisi ke 6 dalam hal kemudahan berinvestasi di kawasan ASEAN. "Prosedur yang harus dilalui masih 10 tahapan. Singapura dan Malaysia hanya 3 tahapan. Berarti 70 persen ini harus dihilangkan," ujarnya.

Jokowi juga menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia masih terlalu lama, yaitu 52,5 hari. Sementara Singapura hanya 2,5 hari dan Malaysia hanya 5,5 hari. "Coba dicatat, malu kita. Oleh sebab itu, semua harus segera mengumpulkan hal berkaitan dengan perizinan. Betul-betul harus punya langkah kongkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha."

Jokowi meminta setiap menteri harus kuat mengendalikan bawahannya dalam hal kebijakan. Dia meminta, menteri tak terbawa arus pejabat setingkat eselon 1 dan 2. "Kalau terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Apalagi kalau tidak punya keberanian lakukan terobosan ini, sudah lupakan," ujar dia ketus.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.


REZA ADITYA

Source:
http://nasional.tempo.co/read/news/2...soal-investasi