DPRD DKI Jakarta setuju apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup segala bentuk lokasi prostitusi terselubung, termasuk yang ada di hotel-hotel di Ibu Kota. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik menanggapi sindiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Termasuk diskotek. Saya senang kalau Gubernur mau nutup tempat esek-esek. Pokoknya yang berbau esek-esek tutup saja, saya setuju," ujar Taufik kepada wartawan, gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sebelumnya, Ahok meminta DPRD DKI juga turut mendukung penutupan hotel mesum di Jakarta. Permintaan ini dilontarkan suami Veronica Tan tersebut menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman yang meminta pengawasan diskotek dan tempat hiburan malam lainnya diperketat.

"Kok gak usul hotel-hotel yang agak esek-esek itu. Makanya saya tanya sama anggota DPRD yang ngomong, dia lebih tahu di Mangga Besar ada dimana (hotel esek-esek), di Ancol dimana," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Taufik melanjutkan, penutupan hotel yang menjadi sarang prostitusi terselubung atau tempat esek-esek disetujui asal ada bukti yang memadai. Pun halnya dengan lokasi hiburan malam seperti diskotek, yang menjadi sarang peredaran narkoba.

"Tutup. Kita dorong saja supaya itu ditutup. Diskotek kan sudah sepakat 2 opsinya, tutup atau jam 12 malam. Hotel esek-esek termasuk. Kalau gubernur mau, ayo tutup.Ngapain nyindir-nyindir? Hotel berbau esek-esek tutup saja asal ada buktinya," tandasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, penerimaan pajak dari tempat hiburan malam di DKI tak terlalu berkontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Pelanggaran terhadap aturan jam operasional juga kerap dilakukan pengelola hiburan malam. Dua alasan inilah yang membuat pihaknya setuju dengan penutupan tempat hiburan malam yang membandel.

Taufik menambahkan, berencana mengundang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso untuk membahas sekaligus mencari solusi masalah narkotika di Ibu Kota.

"Kan narkoba kalau sarananya ditutup, nggak ada ekspresi untuk menari nggak mungkin dia gedek-gedek di rumah tanpa musik," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov berencana menaikan pajak tempat hiburan malam. Ini dilakukan guna menanggulangi penurunan penerimaan pajak DKI akibat pemberlakuan aturan pembebasan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi hunian senilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar, mulai 2016.

Cek, Situs berita jabodetabek terupdate

Harusnya memang ditutup saja..