Triwisaksana Khawatir Rotasi Pejabat ala Ahok Berefek "Management by Fear"

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengingatkan bahwa sudah ada lembaga khusus di DKI Jakarta terkait rotasi jabatan, yaitu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggunakan lembaga tersebut jika ingin melakukan rotasi.

"Sebenarnya sudah ada sistemnya. Bahkan lembaga penilai dan pertimbangannya sudah ada, yaitu Baperjakat. Tapi, sepertinya Pak Ahok menjalankan gaya manajemen sentralistis dalam mengelola birokrasi," ujar Triwisaksana ketika dihubungi, Senin (28/9/2015).

Sani (sapaan Triwisaksana) mengatakan, perombakan yang telah dilakukan Ahok (sapaan Basuki) selama ini melupakan lembaga Baperjakat tersebut.

Selama ini, Ahok diketahui melakukan rotasi jabatan berdasarkan informasi dari kepala dinas atau PNS lain terhadap orang yang ingin dirotasi. Selain itu, Ahok disebut juga memiliki data sendiri sebagai tambahan pertimbangannya. [Baca: Pejabat DKI Jadi Staf Depresi, Ini Tanggapan Ahok]

Menurut Sani, semua informasi tersebut tidak bisa dijadikan indikator dirotasinya seseorang karena bisa saja tidak akurat. Sani juga khawatir sistem seperti ini akan menimbulkan efek negatif berkepanjangan jika dilakukan terus-menerus.

"Khawatirnya ada efek negatifnya penggeseran jabatan yang terlalu cepat ini yaitu efek management by fear. Kinerja tidak optimal karena takut terancam posisi oleh berbagai laporan yang tidak akurat," ujar dia.

Mengutip harian Warta Kota, banyak pejabat yang mengalami depresi karena kehilangan fasilitas yang selama ini diterima. Para pejabat DKI yang biasa dimanja dengan tunjangan puluhan juta rupiah tiba-tiba kehilangan fasilitas itu.

Kekesalan dan kekecewaan pejabat yang distafkan juga karena mereka merasa telah berprestasi. Pencopotan, kata sumber itu, terjadi karena tidak sejalan dengan atasan atau melakukan kesalahan yang akhirnya dijadikan staf. Mereka menyebut ada beberapa pejabat yang diangkat Basuki juga pernah bermasalah.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat. Para pejabat yang pernah menduduki kursi eselon IV hingga eselon II itu saat ini hanya diberdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi DKI Jakarta.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kebiasaan nih pejabat, udah dapat posisi dipikir bisa leha-leha. Mana ada istilah Management by Fear, dasar mental tempe. Kalau udah jadi pejabat ya kerja donk tunjukin gebrakan.
PNS beraroma swasta sekarang ini di Pemprov DKI, pejabat ga mencapai target diganti.