Jakarta - Duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjanji jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, akan mengalokasikan dana Rp 1 miliar per desa atau kelurahan setiap tahunnya.

Pasangan yang diusung koalisi Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS dan Partai Golkar itu juga berjanji akan menerapkan Undang-undang tentang Desa. Mereka berjanji akan menyiapkan dana sebesar Rp 385 triliun untuk 75.244 desa dan kelurahan.

"Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan infrastruktur," tulis Prabowo-Hatta dalam visi misi yang dikutip detikcom hari ini Kamis (22/5/2014).

Prabowo-Hatta juga berjanji akan melindungi dan memodernisasi serta merevitalisasi pasar tradisional. Belanja negara akan dikonsolidasikan untuk program pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Program lainnya adalah dengan mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. Modal yang diberikan kepada petani, peternak, dan nelayan pun bakal diperbesar.

Bank-bank nasional dan lembaga keuangan lainnya juga didorong untuk lebih mengutamakan memberikan kredit kepada petani dan rakyat kecil.

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...r-desa?9922032

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bertekad untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, dari Rp 35 juta menjadi minimal Rp 60 juta. Hal ini sebagai upaya untuk membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur sebagai pelaksanaan agenda dan program nyata untuk menyelamatkan Indonesia.

Demikian salah satu penjabaran visi misi pasangan calon presiden-wakil presiden yang diusung Gerindra dan lima parpol lainnya itu, seperti dikutip dari situs resmi KPU.

Berikut poin lengkap terkait membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

1. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta menjadi minimal Rp 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan di atas 10 persen, dengan strategi pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan melalui sektor produksi sehingga dicapai keseimbangan optimal dengan pertumbuhan yang dipicu konsumsi.

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan indeks gini dari 0,41 menjadi 0,31), dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dari sekitar 75 menjadi 85.

3. Meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya (tekstil, sepatu, alas kaki, elektronik, dan lainnya), dan pembukaan lahan pertanian baru, dan menjadikan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.

4. Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional.

5. Membangun dan mengembangkan industri nasional.

6. Mengambil kebijakan proaktif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan melalui pengurangan risiko instabilitas dari internal maupun eksternal sektor keuangan.

7. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, properti, pendidikan, industri kreatif, jasa-jasa, dan ritel komersial. Investasi pemerintah dianggarkan sekitar 2,25 miliar-3 miliar dollar AS selama 7 tahun.

8. Menyelenggarakan APBN yang prorakyat. Dari sisi penerimaan, meningkatkan penerimaan negara dari pajak dari sekitar 12 persen hingga 16 persen rasio PDB dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil serta menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran.

9. Dari sisi belanja negara, menjadikan belanja negara bukan sekadar sebagai sumber pertumbuhan, melainkan juga sebagai alat pemerataan.

10. Dari sisi pembiayaan:
a. Menurunkan defisit anggaran secara bertahap menjadi 1 persen dari PDB mulai 2017, di mana defisit difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur.
b. Mengurangi pinjaman luar negeri baru oleh pemerintah, baik multilateral maupun bilateral, dengan target menjadi nol pada 2019.
c. Mengelola utang pemerintah dengan cermat dan bijak serta memanfaatkan dengan efisien dan efektif.
d. Mengembangkan inovasi produk keuangan dari negara yang terintegrasi dengan inovasi pajak, khususnya dalam bentuk obligasi infrastruktur.
e. Mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur sosial seperti air bersih dan rumah sakit, antara lain berdasarkan PPP/Private Finance Initiative (PFI) dengan catatan cost of money-nya hanya sedikit di atas kupon surat berharga negara.

11. Memperbaiki daya saing dunia usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan persaingan global.

12. Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan perbankan/keuangan syariah dan industri kreatif muslimah dunia serta membangun kampung kreativitas bagi pelaku industri kreatif di berbagai kota/kabupaten yang potensial.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...gga.Rp.60.Juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam visi misinya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyebut akan menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya. Penegakkan hukum itu harus berlaku untuk semua kejahatan. Termasuk juga di dalamnya pelanggaran HAM.

"Sejauh ini yang kita lihat (kasus pelanggaran HAM), kalau itu dikaitkan dengan yang masa lalu, sebagian besar kan sudah diselesaikan secara hukum," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Prabowo adalah sosok yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM dalam peristiwa Mei 1998. Fadli sudah membantah keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu. Fadli pun menyangkan apabila isu HAM ini hanya didengungkan sebagai alat politis.

"Mestinya itu tidak menjadi suatu subordinasi politik, yah. Yang sekarang ini sering terjadi masalahnya itu. Jadi hukum itu harus di atas segala-galanya. Itu yang kita perlukan," kata dia.
http://www.republika.co.id/berita/pe...-pelanggar-ham

Merdeka.com - Pasangan Capres-Cawapres Prabowo - Hatta memastikan bakal melakukan renegosiasi terhadap seluruh kontrak kerja sama usaha tambang di Indonesia dengan pihak asing. Hal itu akan mereka lakukan jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI di Pilpres mendatang.

"Prabowo dan Hatta akan melakukan renegosiasi setiap kontrak yang sudah dilakukan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, kita akan melakukan renegosiasi seluruh kontrak termasuk hasil usaha tambang hasil panas bumi, dan lain-lain," ujar Timses Prabowo-Hatta, Laurens Bahang Dama, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (24/5).

Bahkan, mereka berjanji, untuk perolehan royalti yang saat ini hanya 1 persen, akan diusahakan menjadi 10 persen. "Sekarang kita lihat sekarang ini (royalti) hanya 1 persen, paling tidak kita akan usahakan meningkatkan 10 persen," ujar Laurens.

Visi ini akan diemban keduanya demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebab, selama ini di sektor tersebut, kekayaan sumber daya alam sudah dikeruk besar-besaran untuk pihak asing, bukannya untuk rakyat di negeri ini. Untuk itulah, keduanya merasa sangat penting untuk melakukan renegosiasi kontrak di usaha tambang, migas, dan sebagainya.

Sebelumnya, KPK mencatat potensi kerugian negara di sektor Minerba mencapai Rp 35,6 triliun dan 1,79 juta dollar AS (Rp 17,9 triliun). "Itu terdiri dari pertama, piutang PNBP (penerimaan negara bukan pajak) 2011-2013 sebesar Rp 331 miliar rupiah dan 546 juta dollar AS," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di KPK, kemarin.

Potensi kerugian itu juga disebabkan akibat royalti terlalu kecil yakni hanya 1 persen.

"Kemudian potensi royalti yang tidak dibayarkan perusahaan batu bara dan mineral adalah Rp 6,7 triliun," lanjut Busyro.

Hal itu disebabkan, salah satunya belum dilakukan renegosiasi kontrak. Ada sekitar 34 Kontrak Karya dan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang seharusnya diselesaikan pada 12 Januari 2010.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengaku ada 11 perusahaan yang telah meneken renegosiasi.

"Perlu diketahui sekarang sudah ada kira-kira 11 perusahaan yang sudah setuju renegosiasi itu," ujar Jero di kompleks Kepresidenan, Selasa (4/3).

Namun, dari 11 itu, dua perusahaan tambang terbesar PT Newmont dan Freeport tidak termasuk.
http://m.merdeka.com/politik/prabowo...a-tambang.html

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Prabowo bertekad membuat seluruh rakyat Indonesia kaya jika dirinya bersama Hatta Rajasa terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

"Untuk itu kita pertama-tama harus membuat bangsa Indonesia kaya. Kalau bangsa indonesia miskin, berarti mayoritas rakyatnya akan hidup miskin. Tapi kalau bangsa Indonesia kaya, berarti mayoritas rakyatnya juga akan kaya," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi dukungan Forum Silaturahmi Tamir Masjid dan Mushola, di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Sabtu (31/5/2014) malam.

Prabowo merasakan, kekayaan di Indonesia saat ini tidak merata. Kekayaan hanya dikuasai oleh sebagian kecil rakyat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Padahal Keadilan bukan hanya buat mereka yang kuat dan kaya, tapi juga buat mereka yang miskin sekaluipiun. Yang lemah sekalipun. Itu adalah tekad kami," ujar Prabowo.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Kknwp

Merdeka.com - Partai Gerinda mendirikan media center di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) jalan Haryono, Ragunan, Jakarta Selatan. Pendirian ini bertujuan guna membuka diri kepada masyarakat luas.

Ketua Dewan Pimpinan Gerindra, Letjen (purn) TNI Prabowo Subianto mengaku, pendirian ini juga bertujuan agar membangun demokrasi bangsa bersama media massa.

"Kami berniat membuka diri kita kepada media bahwa kita ingin bersama-sama mewujudkan dan membuat demokrasi bangsa ini berhasil," kata Prabowo saat jumpa pers di DPP Gerindra, Jakarta, Senin (23/12).

Menurutnya, media merupakan bagian dari pilar demokrasi. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak agar pers mempunyai peran yang lebih aktif.

"Media sebagai kebebasan pers harus dijamin sebagai pilar bagi demokrasi. Saya harap media itu dinamis, aktif," terangnya kepada para wartawan

Bahkan, calon presiden (Capres) tunggal partai Gerinda ini berharap, media menjadi suara rakyat. "Media bisa menyuarakan kepentingan rakyat," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/politik/prabo...asan-pers.html

Merdeka.com - Kubu capres dan cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa berjanji berikan transportasi bus kota gratis bagi warga kota Jabodetabek. Karena gratis, maka fasilitas pendingin atau AC ditiadakan. Konsep bus ini sama seperti di Thailand.

"Jumlah bus di DKI kurang, subsidi nanti kita berikan jasa angkutan bus gratis. Bus tanpa AC nanti tarifnya nol. Itu rencana kita," tutur Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (2/6).

Rencana ini seiring dengan program penguatan transportasi massal dalam rangka menekan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Sistem transportasi massal diperkuat. Menambah ribuan bus terutama Jabodetabek menggunakan transportasi massal," tegasnya.

Sebelumnya, Kubu Prabowo - Hatta menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika terpilih menduduki pemerintahan mendatang. Sebagai kompensasi, pasangan itu akan menggenjot mekanisme pajak dan cukai untuk menambal pengeluaran subsidi BBM.

Anggota Timses Prabowo Subianto - Hatta Rajasa Bidang Kebijakan dan Program, Drajad Wibowo, juga melihat kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak banyak menolong saat kebijakan kenaikan harga BBM diambil.

"Kami akan mengurangi subsidi BBM khusus bagi orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Kami juga akan membangun sistem energi yang tepat sasaran," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta.

Nantinya, penarikan pajak dan cukai akan lebih difokuskan bagi orang kaya agar dapat menolong rakyat miskin. Maka dari itu, lanjutnya, reformasi perpajakan menjadi prioritas kubunya untuk dilakukan pembenahan.

"Caranya dengan penyisiran, integrasi teknologi, inovasi tarif, dan pengembalian fokus Ditjen Pajak. Mau tidak mau pembenahan perpajakan menjadi kunci," jelas dia.
http://www.merdeka.com/uang/jadi-pre...bodetabek.html

RIMANEWS- Ini soal nasib warga korban lumpur lApindo. Walaupun sempat keduluan Jokowi yang telah mengunjungi korban lumpur Lapindo, kubu Prabowo tak hendak kalah set. Prabowo menjanjikan penyelesaian tuntas kasus yang menelan banyak korban sosial tersebut.

“
Prabowo memastikan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas,”kata peneliti Akbar Tanjung Institute, M Alfan Alfian, kepada Inilahcom. Menurut Alvan yang saat ini merupakan anggota Tim Sukses Prabowo-Hatta, karena menyangkut dana penggantian (dalam terma Alfan ‘ganti untung’) teknis penyelesaiannya akan dibicarakan lebih rinci setelah terpilih.

“Bagi Prabowo-Hatta, Lapindo adalah urusan hajat hidup orang banyak,” kata Alvan. “Karena itu keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara tuntas. Semua warga negara berhak mendapatkan ketenangan, dan Pak Prabowo serta Pak Hatta tak ingin menggantung nasib orang.” [gus]
http://www.rimanews.com/read/2014053...lumpur-lapindo