Merdeka.com - Fadjroel Rachman merupakan nama baru yang masuk dalam jajaran Komisaris Adhi Karya berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di mana kini dirinya menggantikan Imam Santoso Ernawi sebagai Komisaris perusahaan Badan Usaha Milik negara (BUMN).

Selain Fadjroel, terdapat sejumlah nama yang mendapat jatah mengisi kursi komisaris PT Antam Tbk, melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada 31 Maret 2015, seperti Velix Wanggai. Di sektor perbankan ada nama-nama seperti Pataniari Siahaan di jajaran Komisaris Independen BNI, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga di kursi Komisaris independen Bank Mandiri, atau Sonny Keraf di daftar Komisaris BRI.

Wakil Bendahara DPP PKB Imas Aan Ubudiyah ditunjuk menjadi komisaris independen. Ada pula nama anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Pamela Johanna yang ditempatkan sebagai komisaris independen di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Namun, terpilihnya Fadjroel sebagai Komisaris Adhi Karya menuai pro dan kontra, tak sedikit pihak yang meragukan sepak terjangnya. Seperti dari Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Fernita Darwis sikap para aktivis yang mengaku antikorupsi dan pro demokrasi tapi nyatanya untuk mengejar jabatan saja.

"Selama ini banyak yang mengaku aktivis antikorupsi, aktivis pro demokrasi, pakar atau pengamat, yang seolah pro rakyat, ternyata hanya untuk mengejar jabatan. Sikap kritis itu pun seketika langsung hilang ketika jabatan telah mereka raih," ujar Fernita dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (23/9).

Fernita pun mencontohkan, bagaimana Pengamat Politik Andrinof Chaniago yang kerap menyuarakan tentang good governance, tapi ternyata setelah menjadi menteri, justru tidak bisa berbuat apa-apa. "Mereka kerap mengkritik politisi tidak bisa kerja, memangnya mereka bisa? pengalaman tidak ada, ujug-ujug jadi Komisaris Utama BUMN. Hancur semua nanti," kritik dia.

Selain itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan atas terpilihnya Fadjroel merupakan kesalahan pemerintah. Di mana pemerintah selalu menempatkan orang yang tidak sesuai kapasitasnya.

"Sekali lagi untuk masalah Fadjroel itu adalah kewenangan pemerintah BUMN. Tapi Menteri BUMN suka menempatkan jabatan yang tak sesuai dengan tata kelola perusahaannya," kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Hal yang senada pun dengan Agus dikeluarkan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Fitra menuding Menteri BUMN Rini Soemarno selalu menunjuk secara asal dalam pemilihan komisaris perusahaan BUMN.

"Orang ditunjuk komisaris bukan kemudian siapa dekat atau back up. Mencoba lebih profesional bagaimana independensi dan kapabilitasnya, pakai logika apakah orang itu punya kemampuan. Jadi jangan asal menunjuk orang," ujarnya Sekjen Fitra Yenny Sucipto, di Kantor Fitra, Jakarta, Rabu (23/9).

Menurutnya, seseorang yang ditunjuk sebagai komisaris ataupun direksi perusahaan BUMN haruslah memiliki kapasitas dan kemampuan. Termasuk pemahaman di lini bisnis perusahaan BUMN. "Di Adhi Karya, apa punya kemampuan, kapasitas, kredibilitas," pungkasnya.

http://www.merdeka.com/politik/fadjr...mpuk-bumn.html

lumayan dpt kursi