Jiwa aktivisnya tak pernah padam, dia akan menyeruak tampil ke depan ketika hukum yang menjadi pilar utama demokrasi dipermainkan. Rasa empatinya yang besar bagi orang-orang yang tak beruntung, yang dizalimi kekuasaan, menjadikannya ikon bagi penegakan HAM di Indonesia. Sikapnya yang konsisten, komitmen yang tinggi dan hasratnya yang luar biasa besar bagi pembangunan hukum yang berkeadilan membuatnya menjadi legenda hidup bagi penegakan HAM dan demokrasi. Dialah Adnan Buyung Nasution (ABN), suaranya yang lantang tanpa rasa takut seakan menjadi “teror” bagi aparat penguasa yang membungkus kezaliman mereka dengan hukum kekuasaan. Dia bukan orang yang mendadak terkenal karena keberanian sesaat, ketokohannya dibangun melalui proses panjang, penuh tantangan dan pengorbanan. Lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 1934, jiwa aktivisnya mulai tampak ketika sekolah SMP di Yogyakarta ABD ikut Mopel (Mobilisasi Pelajar) dan melakukan protes pendirian sekolah NICA, ikut merusak sekolah dan melempari guru-guru di sekolah tersebut. Sikap patriotis itu, diakuinya, menurun dari ayahnya yang begitu dia banggakan. Sang ayah, H. Rachmat Nasution, adalah pejuang kemerdekaan yang aktif dalam perang gerilya membela Republik. Tidak hanya dengan senjata, Rachmat Nasution juga aktif dalam kewartawanan, tercatat sebagai salah satu pendiri kantor berita Antara dan harian Kedaulatan Rakyat. Setelah hanya setahun bertahan di Teknik Sipil ITB dan sempat kuliah di Fakultas Gabungan Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik UGM, tahun ajaran 1954/1955 ABN memilih kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat UI. Lulus sarjana muda tahun 1957, sambil meneruskan kuliah, ia bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Keputusan masuk kejaksaan karena jiwanya merasa terpanggil oleh adanya gerakan anti korupsi yang pada waktu itu dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis (Pendiri/Kepala Intelijen) dan didukung oleh Panglima Siliwangi Kolonel Kawilarang. Ketika itu Kejaksaan membutuhkan tenaga-tenaga muda untuk turut membantu dalam proses penuntutan terhadap para tertuduh koruptor, seperti antara lain: Lie Hok Tai, Piet de Quelyu (Direktur Percetakan Negara), Mr. Djodi (Menteri Kehakiman) Gondokoesoemo, Mr. Syamsudin Sutan Makmur (Menteri Penerangan), dll. Meski sudah menjadi jaksa, tetapi semangatnya sebagai aktivis tidak pudar. Tahun 1964 ia sempat mendirikan sekaligus menjadi ketua Gerakan Pelaksana Ampera. Selain itu, dia juga mendirikan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) serta menjadi anggota Komando Aksi Penggayangan Gestapu. Bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dia ikut turun ke jalan sehingga diinterogasi oleh atasannya. Dia dituduh antirevolusi, anti-Manipol-Usdek. Hingga akhirnya ABN memilih berhenti sebagai jaksa. Pengalamannya sebagai jaksa menyadarkannya, menggugah keprihatinnya, atas nasib rakyat kecil yang tak berdaya di hadapan hukum. Saat bertugas di daerah-daerah terpencil, dia melihat ornag-orang yang menjadi Terdakwa pasrah saja menerima dakwaan yang ditimpakan kepadanya. Dari sana ia berpikir, orang-orang kecil yang buta hukum itu perlu dibantu. Tetapi niat itu dipendamnya. Dia memilih kuliah Universitas Melbourne, Australia, dan melihat bahwa di negeri Kanguru itu terdapat lembaga bantuan hukum yang pola, model, dan bentuknya sendiri. Segera setelah pulang ke tanah air, ABN menyampaikan gagasan pendirian LBH ke rekan-rekannya, diantaranya Gubernur DKI Ali Sadikin. Tahun 1970, berdirilah LBH Jakarta yang digagasnya dan ABN ditunjuk sebagai ketua yang pertama. Sejak itu, ABD berdiri di garda terdepan untuk mengontrol pelaksanaan hukum, memberi bantuan hukum bagi siapapun yang membutuhkan tanpa pandang bulu---mulai dari korban penggusuran yang menuntut hak mereka, para buruh di-PHK secara sepihak, hingga kasus-kasus HAM dan politik yang para pengacara umumnya tak berani menyentuh. LBH yang dipimpinnya tetap independen, konsisten dan memiliki komitemen kuat dalam penegakan hukum. Bahkan pemerintah DKI Jakarta, yang atas prakarsa Ali Sadikin, memberi subsidi untuk operasional LBH, tercatat lebih dari 200 kali digugat LBH---kenyataan yang membuat Bang Ali geleng-geleng kepala. Pernah ditahan selama 2 tahun tanpa melalui proses hukum atas Tuduhan subversive karena terlibat Peristiwa Malari 1974, ABN tak pernah surut langkah. Sebagai pengacara, kegigihannya terus diuji, hingga puncaknya ketika dia membela tokoh oposisi HR Dharsono tahun 1986-1987. Dituduh melakukan contempt of court, hak ijin advokatnya dicabut pemerintah---yang memaksanya mengasingkan diri ke Belanda dan baru kembali ke tanah air tahun 1993 setelah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara (PhD) dari Universitas Utrecht. LBH yang dia dirikan pun menjadi “kawah candradimuka” yang berhasil melahirkan aktivis-aktivis militant, akademisi, pengacara profesional, politisi, maupun birokrat: diantaranya adalah Abdul Rahman Saleh, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Bambang Widjojanto, Benny K. Harman, Prof. Erman Rajagukguk, Fauzi Abdullah, Hotma Sitompoel, Luhut Pangaribuan, Mohammad Assegaf, Munir, Nazaruddin Nasution, Nursyahbani Katjasungkana, Rita Serena Kalibonso, Syamsul Rakan Chaniago, Todung Mulya Lubis, Tuti Hutagalung, Prof. Zaidun, Prof. Zen Umar Purba, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak kurang kontribusinya, namun sayangnya tidak dapat disebut satu per satu namanya disini. Dibawah ini pernyataan Mochtar Pakpahan, menanggapi cibiran Ruhut Sitompul atas kritik tajam ABN terhadap Presiden SBY, menggambarkan bagaimana kesan para aktivis HAM dan demokrasi terhadap kiprah ABN: “Jutaan orang yang dizalimi oleh Orde Baru merasakan sejuknya kehadiran ABN Cs dan kehadiran YLBHI. ABN adalah sinar bagi kegelapan hati nurani selama Orde Baru. Setiap orang yang merasakan gelapnya pemerintah Orde Baru akan merasakan secercah terang bila datang ke YLBHI. Sebutlah tanah orang dirampas demi pembangunan; aktivis yang menyatakan pikirannya yang berbeda dengan Orde Baru; akan mengalami kezaliman, dibunuh, dianiaya, dan dipenjarakan. Buruh yang di-PHK dengan mudah tanpa alasan dan kasus hukum lainnya.” Bulan Juli 2011, atas segala komitmen dan pengabdiannya, ABN diangkat sebagai Professor of Constitutional Law di Melbourne Law School, University of Melbourne, Australia. - sumbert: ILUNI