Penunjukan aktivis Muhammad Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya jadi polemik. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) salah satu yang mengkritik. Seharusnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN bisa mengedepankan sosok yang memiliki kapabilitas, profesionalitas, integritas, dan independensi.

"Bukan kemudian siapa yang dekat, kemudian siapa yang pernah mem-back up gitu kan," ujar Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto di Kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (23/9).

"Kita mencoba untuk melogika sajalah. Fadjroel kira-kira di Adhi Karya dia mempunyai tidak kemampuan untuk itu, kapabilitasnya bagaimana?" tambahnya.

Karena itu, Yenny berharap Presiden Jokowi harus mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang agar dapat dijadikan penyangga ekonomi nasional.

"Saya pikir itu saja sih kalau soal Fadjroel. Jadi itu dihadapkan soal independensi, soal kredibilitasnya, dan soal kemampuan dia. Itu saja pesan-pesan kita kepada Jokowi, kepada Kementerian BUMN. Jadi tidak asal menunjuk orang, harus perhatikan tiga hal itu tadi. Jadi ini kita tidak inginkan di BUMN-BUMN yang lain," demikian Yenny. [sam]


http://ekbis.rmol.co/read/2015/09/23...medium=twitter