Sejak akhir Juli lalu, Turki melancarkan serangan militer terhadap basis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah. Pada kenyatannya, Turki juga menggempur habis-habisan basis pejuang Kurdistan di Irak Utara.

Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu menyebut serangan sekaligus terhadap ISIS dan pejuang Kurdi sebagai “mensinkronkan perang melawan teror”. Mirip dengan ungkapan pepatah lama: sekali tepuk, dua lalat mati.

Tetapi kenyataannya tidak demikian. Militer Turki di bawah perintah Presiden Recep Tayyip Erdogan lebih agressif menggempur basis-basis pejuang Turki yang tergabung dalam Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Irak Utara.

Efek serangan itu sangat mematikan PKK. Hingga 1 Agustus lalu, sudah lebih dari 260 pejuang PKK yang gugur akibat serangan itu. Selain itu, militer Kurdi juga menghancurkan pemukiman, depot-depot logistik, gudang senjata dan amunisi, serta gua-gua tempat persembunyian pejuang Kurdi.

Politik kasar Erdogan ini mulai terkuak. Erdogan tidak benar-benar serius menghajar ISIS. Sebaliknya, Erdogan hanya menggunakan serangan terhadap ISIS sebagai dalih untuk mengerahkan angkatan perangnya menghabisi pejuang Kurdistan.

“Operasi terhadap ISIS hanyalah pertunjukan. Pemerintah Turki tidak mengarahkan serangan serius terhadap ISIS. Di bawah kesang perang melawan ISIS, Kurdi yang jadi sasaran,” kata Selahattin Demirtas, pemimpin partai pro-Kurdi di Turki, Partai Rakyat Demokratik (HDP), seperti dikutip teleSUR, Rabu (29/7/2015).

Serangan Turki terhadap Kurdi sangat janggal. Pertama, semua orang tahu, pejuang Kurdi yang tergabung dalam Unit Pertahanan Rakyat (YPG)/PKK merupakan barisan pejuang paling depan dalam perang melawan ISIS di Irak dan Suriah. Kedua, serangan tersebut telah menghianati perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Turki dengan pejuang Kurdistan pada 2013 lalu.

Tetapi Erdogan mengabaikan hal itu. Pada hari Selasa (28/7) lalu, Erdogan menegaskan bahwa perdamaian dengan Kurdi adalah mustahil. “Tidak mungkin melanjutkan proses damai dengan mereka yang mengancam kesatuan nasional dan persaudaraan kami,” ujarnya kepada media.

Sekilas Konflik Turki-Kurdi

Bangsa Kurdi adalah bangsa besar tanpa negara. Setelah keruntuhan Turki Ottoman oleh Inggris dan kekuatan barat, wilayah Kurdistan dibagi-bagi ke dalam empat negara: Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Sejak itulah orang Kurdi hidup terpisah-pisah.

Pada tahun 1920-an, kaum nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk berjuang melawan imperialis Barat guna mendirikan Republik Turki. Untuk memenangkan cita-cita itu, ia menggandeng semua kekuatan, termasuk kaum kurdi.

Kepada kaum Kurdi, Kemal Atatturk akan menjanjikan, jika kaum Kurdi berpihak di kaum nasionalis, maka mereka akan diberi tempat di tenggara Turki dan punya hak memerintah sendiri. Sayang, begitu Turki menang di tahun 1934, janji itu tetap menggantung di langit—tidak pernah menjadi kenyataan.

Yang terjadi justru sebaliknya. Orang Kurdi dipaksa menjadi orang Turki. Sejak itu, orang Kurdi yang berjumlah 20 juta orang, atau 25 persen dari total penduduk Turki, kehilangan hak-haknya sebagai manusia Kurdi yang merdeka. Bahasa Kurdi dilarang di koran, televisi, dan politik. Bahasa Kurdi hanya boleh diucapkan di dalam rumah orang Kurdi.

Itulah yang memicu perlawanan. Pada tahun 1978, berdirilah Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Partai berhaluan marxis ini didirikan oleh Abdullah Ocalan. Tujuan awal partai ini adalah mendirikan Negara Kurdistan di tenggara Turki. Sejak itulah PKK dicap sebagai “organisasi teroris” oleh Turki, AS, dan sejumlah negara Eropa.

Untuk mencapai tujuannya, PKK memakai strategi perjuangan bersenjata. Namun, kudeta militer di Turki berhasil memukul PKK keluar dari Turki. Tahun 1980-an, pejuang PKK berlindung di wilayah Lebanon. Di sana mereka berjuang bersama dengan pejuang Palestina, khususnya Front Pembebasan Rakyat Palestina (PFLP), untuk melawan Israel.

Di tahun 1984, rezim sipil kembali berkuasa di Turki. Saat itu, Ocalan dan ribuan pejuang PKK lainnya pindah ke Suriah. Di sana mereka kembali memulai perjuangan bersenjata melawan Turki. Bersamaan dengan itu, kemarahan orang Kurdi terhadap penindasan oleh Turki menyulut lahirnya perlawanan massa yang menyerupai “Intifada” di Palestina. Pemerintah Turki menggunakan UU anti-terorisme untuk membungkam perlawanan itu.

Tahun 1990-an, seiring dengan menguatnya perlawanan kaum Kurdi, Turki berambisi besar menangkap Ocalan. Saat itu Turki mengancam akan menginvasi Suriah jika negeri tersebut tidak menyerahkan Ocalan kepada Turki. Alhasil, takut dengan penangkapan, Ocalan mencari suaka di Eropa dan Rusia.

Tahun 1999, dengan bantuan agen CIA dan agen Mossad (Israel), agen intelijen Turki berhasil menangkap Ocalan. Namun demikian, perjuangan Kurdi bersama PKK tidak berhenti. Malahan, bangsa Kurdi di tempat lain, seperti di Suriah dan Irak, juga melakukan perlawanan bersenjata.

Kebangkitan Kurdi

Beberapa tahun terakhir, bangsa Kurdi mulai bangkit dan melawan. Mereka berhasil merebut dan mendirikan daerah otonom. Salah satunya adalah Revolusi Rojava, sebuah revolusi yang dilecutkan oleh orang-orang Kurdi di bagian barat Suriah.

Kemenangan ini sejalan dengan perubahan strategi di PKK, khususnya sang pemimpin Abdullah Ocalan. Belakangan ini, Ocalan banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh anarkis AS, Murray Bookchin. PKK tidak lagi mengejar perjuangan bersenjata untuk mendirikan Negara Kurdistan, melainkan mendorong revolusi dari bawah, yakni akar rumput, melalui konsep Konfederasi Demokratis. Melalui konsep ini, kaum kurdi berjuang untuk membebaskan teritori mereka dan mendirikan pemerintahan sendiri di atas teritori tersebut. Pemerintahan otonom ini dijalankan secara demokratis oleh rakyat setempat.

Di sisi lain, pada tahun 2012, di Turki, berdiri Partai Rakyat Demokratik (HDP), yang didirikan oleh orang-orang Kurdi di Turki. Partai ini berhaluan sosialis dan demokratik. Dalam sekejap, pada Pemilu Turki Juli 2015 lalu, HDP berhasil meraih suara di atas 10 persen dan berhasil mendudukkan wakilnya di parlemen Turki.

Untuk diketahui, keberhasilan HDP di pemilu Turki berhasil menjungkalkan dominasi partai berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dipimpin oleh Erdogan. AKP tidak lagi menjadi kekuatan dominan di parlemen Turki.

Kebangkitan orang-orang Kurdi mengancam kekuasaan Erdogan. Dan karena itu, di bawah dalih melawan terorisme, Presiden yang dipuja-puji banyak fundamentalis di Indonesia itu memerangi dan membantai bangsa Kurdi.

Dan sebelum serangan dimulai, pada tanggal 20 Juli lalu, militan ISIS melakukan aksi bom bunuh diri di Suruç, sebuah kota yang dihuni orang Kurdi berbatasan dengan Suriah, yang menyebabkan 32 orang pemuda anggota Federasi Pemuda Sosialis (SGDF) terbunuh. Pihak Kurdi mengklaim, intelijen Turki mengetahui rencana aksi itu dan membiarkannya. Tetapi Turki kemudian menjadikan kejadian ini sebagai dalih untuk menyerbu ISIS dan pejuang Kurdi.

Dan untuk anda ketahui juga, agresi Turki terhadap Kurdi itu disokong oleh NATO dan AS. Minggu lalu, pemerintahan Erdogan membolehkan pesawat tempur AS menggunakan pangkalan udara Turki untuk menggempur ISIS.

Mari bersolidaritas untuk bangsa Kurdi. Sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”