Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada pembatalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu akan dibangun jika hitung-hitungannya tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional. Saat ini pemerintah menunggu pihak-pihak yang berminat membangun proyek itu dengan hitungan yang pas.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu warga Indonesia di Kantor Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar.


"Siapaa bilaang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibatalkaaaan....

Tidak..!! Hanya saja hitung-hitungan kereta belum pas," kata Presiden Jokowi di depan ratusan WNI di Doha, Qatar, Senin (14/9/2015) malam waktu setempat atau Selasa (15/9) waktu Indonesia Barat.

Presiden menyampaikan, investor yang berminat, bisa memaparkan proposalnya. Hitungan modalnya dari mana, bagaimana hitungan itu dijalankan, bagaimana kalau dibuat kerja sama dengan badan usaha milik negara, bagaimana kandungan bahan lokal, pengembalian modal dapat berlangsung berapa lama, lalu berapa harga tiket penumpang. (Baca: Ini Pernyataan Presiden Jokowi soal Kereta Cepat)

Syarat yang tidak boleh dilanggar, kata Presiden, pembangunan proyek itu tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tidak memakai jaminan pemerintah, dan menyerahkan proyek itu sebagai urusan bisnis antar pelaku, swasta dengan BUMN. (Baca: Jonan: Kita Sarankan Jakarta-Bandung Tidak Perlu Pakai Kereta Cepat!)

Presiden tidak ingin keputusan pemerintah hanya karena takut oleh negara-negara pemilik modal dan teknologi. "Jangan hanya karena membawa modal dan teknologi, semuanya mengatur negara kita. Saya tidak mau," kata Jokowi.

Hadir di acara silaturahmi itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirmn Said, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. (Baca: Pemerintah Resmi Hentikan Proyek Kereta Cepat, Jepang Kecewa)

Rino Saputra, warga Indonesia yang tinggal di Qatar menilai kedatangan Presiden Joko Widodo ke tiga negara Timur Tengah tepat. Sebab negara-negara Timur Tengah banyak memiliki modal. Jika pemerintah membutuhkan kedatangan investor, barangkali akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. (NDY)


http://nasional.kompas.com/read/2015...n.Kereta.Cepat



___________________________________
Berita sebelumnya...

Dua alasan Presiden Jokowi Tolak Kereta Cepat Buatan Jepang & China



Merdeka.com - Menghadirkan kereta cepat di Indonesia hanya sebatas mimpi. Pemerintahan Jokowi-JK sudah memutuskan mengubur mimpi memiliki kereta cepat.

Kesimpulan itu semakin jelas setelah Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan alasan Presiden Joko Widodo menolak proyek High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung. Jepang dan China pun harus gigit jari.

Padahal lobi yang dilakukan ke pemerintah cukup massif.

Darmin menceritakan, ada dua alasan Presiden Joko Widodo enggan melanjutkan proyek kereta bernilai triliunan rupiah ini. Alasan pertama, pembangunan kereta cepat ini tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung maupun tidak langsung. Sementara proposal yang ditawarkan baik dari Jepang maupun China, keduanya berharap pemerintah ikut berperan dalam pendanaan.

"Apapun juga pembangunan kereta api ini tidak boleh membebani APBN, langsung atau tidak langsung. Artinya langsung atau tidak langsung itu, baik (ada) anggaran di APBN maupun penyertaan modal untuk itu (kereta cepat), itu yang tidak langsungnya.

Tentu juga penjaminan (itu tidak bisa). Itu prinsip utamanya," katanya di kantornya, semalam.

Alasan kedua yang diutarakan Jokowi soal teknis kerja kereta cepat. Jarak Jakarta-Bandung sekitar 150 Kilometer dan rencananya akan dilengkapi 5-8 stasiun. Kereta cepat ini mampu melaju hingga 350 Km per-jam. Darmin menilai ini akan menyulitkan saat pengoperasiannya.


"Walaupun kecepatannya bisa teoritis 350 Km per-jam, tidak akan pernah bisa mencapai itu. Karena untuk mencapai 350 km itu perlu 14 menit.

Sehingga belum sampai kecepatan maksimum harus sudah mulai di rem. sehingga kecepatannya hanya 200-an berapa, mungkin hanya 250 KM per-jam," ujarnya.


Mempertimbangkan dua faktor itu, Jokowi memutuskan memilih kereta berkecepatan menengah atau sekitar 200-250 Km per-jam.

Alasannya, untuk jarak tempuh Jakarta-Bandung, dengan menggunakan kereta ini hanya selisih sekitar 10-11 menit dibanding kereta cepat.

"Tapi biayanya berkurang jauh. Kami memang harus mengecek pastinya, tapi bisa mencapai 30-40 persen lebih murah," terang mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Selain itu, Darmin mengungkapkan, dari hasil kajian Boston Consulting selaku konsultan, masih banyak perincian yang belum dijelaskan secara gamblang dari proposal milik China dan Jepang.

"Bagaimana standar pemeliharaan dari kereta ini? Bagaimana standar servisnya? Standar pelayanan dan seterusnya."