Jakarta- PKS kini telah punya pengurus pusat yang baru. Apakah akan ada perubahan di partai yang pernah dihantam badai korupsi ini?

Berbincang santai kepada detikcom di sela arena Musyawarah Nasional ke-4, Hotel Bumi Wiyata, Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Selasa (14/9/2015), Sekjen PKS Taufik Ridho menyatakan sesungguhnya tak ada perubahan di bawah kepemimpinan Presiden PKS yang belum lama terpilih, Sohibul Iman.

"Sekarang bahasa yang digunakan adalah 'membangun kekokohan kader'. Cuma beda bahasa saja," kata Taufik Ridho.

Bila dulu PKS berusaha membangun kekokohan struktural serta melayani bangsa, kini PKS menggunakan istilah kunci 'berkhidmah/ khidmat'. PKS memaknai khidmah sebagai pengabdian atau juga melayani. Sama saja dengan usaha PKS terdahulu.

"Sekarang lebih ke arah bagaimana khidmah alias pelayanan kepada rakyat. Ini tema Munas kita," ujar Taufik.

Bila dulu PKS menggunakan istilah international building, sekarang PKS menggunakan istilah 'kepeloporan global membangun komunikasi internasional'. Tujuannya agar Indonesia mampu berkontribusi lebih banyak lagi di kancah dinamika internasional.

Namun ada perubahan yang agaknya mau tak mau memang terjadi. Yakni soal jargon 'cinta, kerja, dan harmoni' di masa kepemimpinan Anis Matta, kini tak nampak lagi. Sekarang, yang ditekankan PKS adalah 'bersih, peduli, dan profesional' sebagaimana jargon sebelum Anis Matta dulu.

"Cinta, kerja, dan harmoni itu tujuannya ya tetap agar tercipta kader yang bersih, peduli, dan profesional. Sedangkan cinta, kerja, dan harmoni merupakan jargonkampanye kita saat itu," kata Taufik.

Dia menyatakan, jargon 'bersih, peduli, dan profesional' tak pernah hilang dari PKS. Ini karena tiga hal itu sudahtermaktub dalam AD/ART PKS. Namun untuk 'cinta, kerja, harmoni', itu hanya jargon kampanye.

Lalu, apakah dengan kepemimpinan Sohibul kini PKS akan lebih garang bersikap antikorupsi? Taufik menjawab bahwa semangat pemberantasan korupsi tak pernah absen dari PKS.

"Saya pikir itu sudah menjadi komitmen kita. Itu adalahnilai-nilai yang harus dijaga dan diperjuangkan," kata Taufik.

Analisa populer telah menalar, perilaku korupsi juga didorong oleh gaya hidup bermewah-mewah. Seorang politisi atau pejabat perlu biaya untuk menyokong gaya hidupnya, maka tak jarang korupsi jadi jalannya untuk meraup lebih banyak uang.

Namun Taufik menilai, kemewahan hidup itu relatif. Kemewahan menjadi kian sulit diukur bila membandingkan satu orang di satu tempat dengan orang lain di tempat yang berbeda. Yang jelas, PKS tak akan membuat retorika anti-kemewahan hanya demi menarik simpati publik.

"Kita jangan terjebak hanya pada retorika sederhana. Padahal kemewahan itu sifatnya nisbi," ujar Taufik. Yang jadi soal, lanjut Taufik, bila seseorang mempunyai motivasi menduduki jabatan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Maka niatan seperti itu jelas tidak betul, semua orang tentu setuju sosok demikian tak patut menjadi pejabat, politisi, atau anggota dewan.

"Bila begitu, yang salah adalah dia datang menjadi anggota dewan atau pejabat hanya untuk memperkaya dirinya," kata Taufik.

Ngomong-ngomong soal menjadi pejabat, kini gelaran Pilkada serentak 2015 sedang meniti proses. Belakangan ramai diperbincangkan soal mahar Pilkada yang menjadi syarat duit bagi seseorang untuk mendapat dukungan partai dalam menjadi calon kepala daerah.

Taufik menyatakan, istilah mahar Pilkada memang tak ada dalam Undang-undang. Kenyataannya, calon kepala daerah memang butuh duit operasional untuk menjalankan laku politiknya.

"Kepala daerah memang persyaratannya harus dipenuhi. Kalau tidak mampu, ya jangan maju," kata Taufik.

Duit operasional untuk maju Pilkada itu sah-sah saja, selama duit itu tak dimaksudkan untuk memperkaya pihak tertentu yang lepas dari kepentingan lebih luas. Bila uang mahar yang tak masuk akal disyaratkan untuk calon kepala daerah, bisa-bisa calon tersebut menempuh jalan koruptif untuk balik modal ketika sudah menjadi kepala daerah.

"Maka kembali ke niat jadi kepala daerah, dia mau merampok atau merealisasikkan tujannya?" kata Taufik.

Jadi, PKS tak akan memasang jargon-jargon hidup sederhana, anti-kemewahan, dan anti-mahar Pilkada hanya demi menarik simpati Publik. Menurutnya, jargon-jargon seperti itu rawan jatuh ke jurang pencitraan palsu.

Kemewahan hidup tak selalu berkaitan langsung dengan perilaku koruptif. Namun ada satu sorotan publik tersisa, yakni soal hidup poligami alias punya banyak istri bagi seorang laki-laki. Tak dapat dipungkiri PKS sering diasosiasikan, tak jarang dengan cara nyinyir, dengan jalan hidup poligami. Bukankah poligami memakan biaya tinggi sehingga bisa memicu korupsi?

"Itu urusan pribadi masing-masing," jawab Taufik.

Menurutnya, partai tak mengatur jauh soal kehidupan pribadi. Lagipula, dia menggugat, kenapa hanya PKS yang disorot soal poligaminya. Apabila elite partai lain berpoligami maka sorotannya tak setajam seperti sorotan kepada PKS.

"Kalau kita menghitung statistik, di PKS banyak yang tidak poligami dibanding yang berpoligami. Coba bandingkan dengan kyai-kyai di pesantren. Itu fenomena sosial yang tidak bisa kita pungkiri," protes Taufik yang menyatakan hanya punya satu istri ini.

Kini PKS telah mematok target tinggi di Pemilu 2019 nanti. Partai Dakwah ini berencana menjadi partai papan atas dengan perolehan suara di atas 10 persen. Bukan jalan pencitraan yang akan ditempuh PKS dalam meraup simpati publik, namun dengan cara memahamkan masyarakat bahwa PKS kini akan memperjuangkan program-program pro-rakyat. Sesimpel itu.(dnu/rvk)

Sumber : http://m.detik.com/news/berita/30187...ingga-poligami

Kemewahan relatif ya pak, termasuk utk ustadz2 PKS yg awalnya bergelut dg dakwah, hingga bisa kumpulkan 2-3 istri "kenapa harus disoroti"