RMOL. Aksi represif aparat dalam mengawal demonstrasi ribuan massa Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia (SNPI) di depan Istana Negara, Jumat (10/9), justru membuat aksi yang menuntut Jokowi-JK mundur itu semakin marak digelar di daerah.

Pemukulan aparat terhadap Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula bukan direspon dengan tindakan serupa. Sebaliknya, aksir represif aparat justru menggelorakan semangat kader IMM di daerah dalam memasifkan gerakan yang mereka sebut dengan aksi tarik mandat Jokowi-JK.

Setidaknya aksi tarik mandat Jokowi-JK telah dilakukan di NTB, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Tuntutan mereka sama, mendesak pemerintah segera menurunkan harga, mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menuntut Jokowi-JK mundur jika tidak segera menyelesaikan persoalan bangsa. Demonstran juga menyayangkan sikap represif aparat dalam mengawal mahasiswa menyampaikan aspirasi di jalanan.

"Kami seluruh keluarga Besar IMM NTB sangat menyayangkan dan mengecam aksi represif itu. Rezim Jokowi telah menggunakan cara-cara otoriter untuk merespon aksi mahasiswa. Kami mahasiswa tidak akan tinggal diam. Kami akan menggalang kekuatan rakyat untuk menurunkan Jokowi-JK," ujar Ketua Umum DPD IMM NTB, Din Salahudin saat tengah menggelar aksi bersama puluhan kader di Bunderan BI Kota Mataram, sebagaimana keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (Senin, 14/9)

Din mengatakan bahwa sejatinya tuntutan rakyat tidak muluk-muluk. Rakyat hanya butuh harga-harga kebutuhan pokok terjangkau sehingga mampu mereka beli dan pekerjaan yang tersedia dengan baik.

Namun kepemimpinan Jokowi-JK telah kehilangan orientasi. Tim ekonomi Jokowi-JK tidak mampu mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang mengakibatkan krisis ekonomi terjadi. Imbasnya, PHK menjadi ancaman para pekerja dan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi.

"Dampaknya sangat terasa. Harga komoditas terus naik. Harga barang impor terus naik, beban utang negara semakin besar, dan PHK besar-besaran. Asosiasi Pengusaha Tekstil (API) telah mencatat ada sekita 60 ribu pekerja tekstil di-PHK. Ironis, Jokowi yang berjanji akan membuka ribuan lapangan kerja, malah menciptakan ribuan penganguran baru," serunya.

Sementara Sekretaris Umum DPD IMM Maluku Luthfi Abdullah Wael yang memimpin aksi di Kota Ambon menyerukan bagwa masyarakat sudah jenuh dengan kepemimpinan Jokowi-JK yang tidak bisa membawa perubahan berarti bagi masyarakat.

"Inilah yang membuat mahasiswa bergerak. Mahasiswa mengingatkan pemerintah untuk mewujudkan janji politik yang pernah diucap," ujarnya.

Di Makassar, Koordinator Aksi IMM Isra Harun menjanjikan akan menggelar aksi yang lebih besar. Saat ini aksi Makassar masih berpusat di kampus Unismuh. Namun Isra menjanjikan akan menghimpun gerakan yang lebih besar dan melibatkan elemen masyarakat.

"Kontrol lewat demo itu penting karena memang penguasa harus diingatkan. Tapi jangan membungkam suara rakyat dengan kekerasan. Itu kejam namanya dan bisa memicu gelombang protes yang lebih besar lagi. Kami akan segera mengkonsolidasikan gerakan yang lebih besar untuk menurunkan Jokowi-JK," ujarnya.

Sebelumnya, segenap elemen mulai dari mahasiswa, pemuda, pedagang kaki lima, dan buruh ikut bergabung bersama Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia dalam aksi menuntut Jokowi-JK mundur di Istana Negara (Jumat, 10/9). Beberapa organisasi kepemudaan juga turut ambil bagian dalam aksi ini, seperti IMM, Barisan Oposisi Nasional, PMKRI, GPII, Himmah Alwasliyah, Papernas, APKLI, dan Aliansi Tarik Mandat (ATM).

Dalam aksi itu, Beni Pramula yang mencium gelagat provokasi dari aparat polisi mencoba menarik mundur kadernya. Sambil berjalan menuju barisan paling depan aksi, Beni menginstruksikan kader agar tidak terprovokasi. Sayangnya, begitu sampai di depan, kepalan polisi secara tiba-tiba mendarat di wajahnya.

"Ya ada pemukulan, kami juga sudah visum," ujar Beni.[ian]
http://politik.rmol.co/read/2015/09/...rat-di-Istana-
----------------------------
wah mahasiswa apakah antek pks he..: