Meski telah mengajukan pemotongan
anggaran untuk penulisan naskah pidato
gubernur, namun keputusan diteruskan atau
tidaknya anggaran tersebut akan ditentukan
melalui rapat pembahasan Kebijakan Umum
Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) 2016 bersama Badan Anggaran
DPRD DKI Jakarta nantinya.
"Keputusannya menunggu rapat KUAPPAS di
komisi nanti," ujar Kepala Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN),
Muhammad Mawardi saat dikontak Kantor Berita
Politik RMOL , Jumat (11/9).
Menurut dia, pihaknya mempekerjakan tujuh
orang pekerja harian lepas (PHL) untuk bekerja
sebagai operator, juru ketik dan pencari data
kebutuhan pidato gubernur. Ketujuh PHL ini akan
dibayar dengan gaji Rp 2,7 juta per bulan per
orang.
Sementara itu, 2 orang tenaga ahli yang direkrut
dari luar akan bertugas sebagai konseptor dan
menyusun susunan pidato untuk gubernur. Gaji
yang dibayarkan kepada kedua tenaga ahli ini
masing-masing adalah Rp 5 juta per bulan.
Meski sudah merekrut tujuh orang PHL dan 2
orang tenaga ahli, namun finalisasi naskah
gubernur ini tetap berada di tangan pegawai
negeri sipil (PNS) DKI.
Sebagaimana diketahui, Setelah menuai kritik,
akhirnya anggaran penulisan naskah pidato
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) dipangkas dari Rp 805 juta menjadi Rp
388 juta. Tak hanya itu, jumlah pekerja penulis
naskah pidato untuk gubernur ini juga dikurangi.
Dari awalnya berjumlah 14 orang menjadi 9 orang
saja. 7 diantaranya adalah dipekerjakan sebagai
tenaga caraka dan pengetikan. Sementara 2
orang lainnya sebagai tenaga ahli.
link