Menteri Koordinator dan Sumber Daya Rizal Ramli sudah benar soal pulsa listrik prabayar PLN. Sementara asumsi yang disampaikan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) Faisal Basri salah.

Begitu kata dosen Universitas Indonesia Ronnie Rusli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu

"Faisal Basri is wrong, Faisal Basri salah. Sistem pra bayar, kontrol utamanya ada pada kode-kode di slip pulsa dan tidak bisa diketahui jumlah pemakaiannya," ujarnya.

Pulsa listrik prabayar PLN, menurutnya, sudah tidak seperti meteran pelanggan lagi. Sebagai ilustrasi ketika pelanggan membayar Rp100 ribu, maka pelanggan hanya dapat menikmati listrik senilai Rp 95 ribu. Sementara kontrolnya ada pada konfigurasi kode di slip pulsa.

"Pelanggan harus pasrah saja ketika ia hanya menikmati listrik seharga Rp 95 ribu dan bukan Rp 100 ribu," jelasnya.

Ronnie juga mempertanyakan pernyataan PLN yang menyebut pengguna pulsa listrik prabayar dikenakan biaya administrasi bank sekitar Rp 1.600. Ia mempertanyakan dasar bank mengenakan tarif sejumlah sebesar itu.

"Kalau tarif kWh saja diatur oleh negara, kenapa tarif administrasi bank itu tidak diatur oleh negara? Konsumen hanya di-fait accomply untuk membayar sejumlah tarif administrasi bank berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan PLN," tukasnya.

Menurutnya, hal ini akan menjadi masalah besar ketika pelanggan listrik adalah orang miskin yang sering membeli pulsa listrik secara eceran. Orang miskin dikenakan biaya administrasi bank beberapa kali, sedangkan orang kaya yang bisa membeli pulsa listrik langsung untuk kebutuhan satu bulan diuntungkan karena hanya membayar biaya administrasi bank 1 kali.

"Sementara orang miskin akan membeli pulsa listrik setiap minggu. Akhirnya, orang miskin dikenakan biaya administrasi bank 4 kali dari orang kaya," ujarnya.

Permasalahan kedua, pelanggan tidak pernah tahu berapa kWh yang layak diterimanya dari jumlah yang dibelinya di slip pulsa. Pelanggan hanya tahu harus membeli lagi ketika ada bunyi sinyal dari meteran listriknya.

Menurut Ronnie, posisi bargaining pelanggan pada pulsa listrik pra bayar, lemah. Pelanggan hanya bisa pasrah atas estimasi jumlah kWh yang diberikan oleh slip pulsa, yang dia tidak tahu jumlah pemakaiannya.

"Karena, ketika penyedia jasa mengubah tarif melalui konfigurasi kode pada slip bayar, pelanggan berada pada posisi yang lemah dan menerima begitu saja," lanjutnya

"Siapa yang menetapkan tarif administrasi bank sejumlah itu? Kenapa tarifnya sejumlah itu? Siapa pula yang diuntungkan dari biaya administrasi itu? Kita tidak tahu bahwa biaya administrasi bank itu sudah memperkaya korporasi provider sistem data exchange bank, yang kita pun tidak mengenal siapa mereka itu dan tidak jelas proses seleksinya. Inilah sebenarnya yang dimaksud sebagai mafia pulsa," pungkas Ronnie Rusli. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2015/09/...Mafia-Listrik-