JAKARTA -- Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi menilai Presiden Joko Widodo perlu bertindak tegas untuk menertibkan menteri yang bertindak tanpa koordinasi. Pernyataan ini terkait keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang memutuskan memangkas proyek 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW."Kalau saya sebagai pribadi, presiden harus tertibkan yang begitu-begitu tidak bisa ditoleransi," kata Sofjan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/9). 

Ia menilai, kondisi ini akan berdampak negatif terhadap para investor. Para investor disebutnya akan kebingungan untuk menanamkan investasinya ke Indonesia sehingga dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri. Sofjan mengatakan, apabila hanya setingkat menteri saja dapat mengubah kebijakan presiden, maka hal itu dikhawatirkan dapat menurunkan kewibawaan presiden. Untuk memperbaiki negara, kata dia, pemerintah harus menerapkan satu kebijakan dan satu komando."Akhirnya kan confused investor di luar, mau investasi ke Indonesia nanti mau dimana yang dipegang, kalau menterinya saja bisa mengubah policy kebijakan presiden, nanti dimana lagi kewibawaan presiden," kata dia.

Sofjan menambahkan, keputusan Rizal Ramli memangkas target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW merupakan keputusan yang diambil tanpa dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Bahkan, tambah dia, Dirut PLN Sofyan Basir juga membantahnya. "ESDM saja tidak ada, dia sama Dirut PLN, tapi Dirut PLN pun bilang kalau tidak begitu," kata Sofjan.

Kendati demikian, menurut Sofjan, Wapres JK belum memanggil Rizal Ramli terkait keputusannya tersebut. Sofjan menegaskan Rizal Ramli tidak dapat mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan presiden.Meskipun Rizal dapat memberikan saran kepada pemerintah, namun saran itupun juga harus disampaikan secara intern melalui rapat kabinet. Sebagai pembantu presiden, kata Sofjan, seharusnya Rizal mengikuti arahan presiden."Bicaranya di dalam jangan ke luar. Seolah-olah dia lebih pintar dari presiden kan kalau begini, celaka kita semua," kata Sofjan.

Seperti diketahui, Rizal Ramli memutuskan memangkas target program pembangkit listrik 35 ribu MW. Menurut dia, pembangunan proyek listrik lebih realistis dilaksanakan jika target dipangkas menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan. "Seperti diketahui, ada target untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW. Setelah kami bahas, 35 ribu MW tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun, mungkin sepuluh tahun bisa," kata Rizal.

Menurut dia, jika target pembangunan listrik tetap dipaksakan hingga 35 ribu MW, maka akan justru merugikan keuangan PLN. Rizal mengatakan, jika proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dipaksakan rampung dalam lima tahun, maka PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai sebanyak 21.331 MW pada saat beban puncak sebesar 74 ribu MW pada 2019. Akibatnya, PLN harus menanggung biaya Rp 10.76 miliar pada 2019. "Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," katanya.

Hal senada juga dikatakan Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir. Menurut dia, sesuai ketentuan yang ada PLN diharuskan membeli 72 persen dari listrik yang diproduksi swasta. Ketentuan itu berlaku baik untuk listrik yang digunakan PLN maupun tidak digunakan. "Dengan hitung-hitungan ini, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari 10,763 miliar dolar Amerika per tahun," kata dia.

http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/09/08/nucvcz361-tim-ahli-seolah-rizal-ramli-lebih-pintar-dari-presiden-celaka-kita#

Hai RR jgn sok lebih pinter dari Om Dodok deh, nanti kualat loh
Opa JeKa bakal makin gondok nih, gara2 utak2 listrik