Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengakui jika Indonesia tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi massal. Maka dari itu, dirinya menekankan perlu adanya percepatan pembangunan selama masa pemerintahannya.

Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi saat pembukaan acara peresmian pembangunan (groundbreaking) kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Cibubur Dukuh Atas. Dia mencontohkan kasus lambannya pembangunan infrastruktur pada proyek LRT ini.

Menurutnya, pembicaraan pembangunan LRT sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY). Permasalahan selama ini ialah landasan hukum pembangunan dalam bentuk peraturan presiden tak kunjung keluar. Pasalnya, perpres diperlukan karena proyek tersebut meliputi sejumlah daerah.

Saat ini, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya hanya membutuhkan waktu dua hari dalam pembuatan Perpres. "Dirut Adhi bilang ini sudah dibicarakan 3 tahun lalu, akhir Desember 2012. Kini Gubernur DKI, Dirut Adhi, dan saya ketemu lagi tapi ditambah Menteri BUMN, Gubernur Jabar. Ketemu dan sepakat," ujarnya, Jakarta, Rabu (9/9).

"Kalau saya orangnya memang simpel, sudah siap semuanya, saya tanya? Sudah. Tapi kurang satu, Perpres. Beri waktu dua hari, saya buat," tambahnya.

Presiden Jokowi mengatakan, berdasarkan pembicaraan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, pembangunan baru bisa dimulai pada Januari 2016. Meski agak terkejut, namun Jokowi tak mempermasalahkan asalkan pembangunan selesai sebelum penyelenggaraan ASEAN Games pada 2018.

"Semua terintegrasi. Semuanya harus sambung. LRT, MRT, busway, kereta cepat, kereta bandara," jelasnya.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai LRT ini berisikan tiga poin. Di poin pertama, Jokowi menegaskan untuk jalur luar yang terintegrasi dengan Jakarta akan dikerjakan PT Adhi Karya. Kemudian, Jokowi juga menegaskan dengan dimulainya proyek ini maka harus dibentuk badan penyelenggara transportasi Jabodetabek.

"Yang ketiga berkaitan dengan penunjukan BUMD DKI yang dikoordinasikan gubernur, agar LRT yang dari luar yang kemudian masuk ke dalam wilayah Jakarta, dapat dikoordinasikan dengan baik," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana, Jakarta.

Dengan dikeluarkannya Perpres ini, tambahnya, proses groundbreaking proyek tersebut akan segera di mulai. Tetapi, Pramono masih merahasiakan lokasi groundbreaking-nya.

"Presiden mengagendakan ground breaking. Ini transportasi akan terintegrasi. Rencananya minggu depan," jelasnya.

Soal masuknya Adhi Karya di proyek ini, Pramono menegaskan, tak ada yang perlu dipersoalkan meski Ahok sempat tak setuju. Sebelumnya, Ahok pernah ragu proyek moda transportasi massal ini akan bernasib seperti monorail.

"Yang luar DKI, diberikan tanggung jawab pada Adhi Karya. Kan ada dua, berkaitan sarana dan prasarana. Nanti kalau Adhi karya masuk wilayah DKI, maka dia juga harus menyampaikan tender seperti biasa. Dia akan jadi peserta. Tidak lagi seperti di luar dia mendapatkan privilege," pungkasnya.

Dalam perencanaannya sendiri, moda transportasi LRT direncanakan memiliki 7 koridor dan akan menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta.

Koridor-koridor tersebut adalah Koridor I (Kebayoran Lama-Kelapa Gading) sepanjang 21,6 km, Koridor 2 (Tanah Abang-Pulo Mas) sepanjang 17,6 km, Koridor 3 (Joglo-Tanah Abang) sepanjang 11 km, Koridor 4 (Puri Kembangan-Tanah Abang) sepanjang 9,3 km, Koridor 5 (Pesing-Kelapa Gading) sepanjang 20,7 km, Koridor 6 (Pesing-Bandara Soekarno-Hatta) sepanjang 18,5 km, dan Koridor 7 (Cempaka Putih-Ancol) sepanjang 10 km.

Untuk pembiayaan, Pemprov DKI mengusulkan dana Rp 3 triliun di APBD tahun anggaran 2016 mendatang. Tapi untuk dana awal, Ahok menyiapkan Rp 500 miliar.
Sumber