TEMPO.CO,Jakarta- Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga paket kebijakan ekonomi untuk merespons kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia. "Kami telah melakukan langkah-langkah, tapi langkah tersebut belum cukup sehingga pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap I September 2015," kata Jokowi saat mengumumkan paket kebijakan di Istana Merdeka, Rabu, 9 September 2015.

Tiga paket kebijakan tersebut adalah pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan peningkatan kepastian usaha. "Ada 79 aturan yang dirombak dari 154 yang masuk sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi dan memangkas aturan yang menghambat daya saing," kata Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah peraturan presiden, keputusan menteri untuk mempercepat birokrasi. Penyederhanaan izin, penguatan sinergi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat juga menjadi fokus dalam poin pertama paket kebijakan.

Poin kedua dalam paket kebijakan yaitu mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis itu.

Ketiga, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah, kata Jokowi, akan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor ini sebesar-besarnya.

Jokowi menargetkan masalah regulasi sudah beres pada September dan Oktober 2015. Ia mengatakan nanti pemerintah juga akan mengeluarkan paket kedua dan mungkin paket kebijakan ketiga.

Sumber : http://m.tempo.co/read/news/2015/09/...ekonomi-jokowi

Ah kayaknya ga bakal bisa bantu meyakinkan yg sdh terlanjur pesimis

Tambahan :

SBY Minta Kader Demokrat di Eksekutif Bantu Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum DPP Partai Demorkat Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan agar seluruh kader Demokrat membantu pemerintah mengatasi persoalan yang terjadi saat ini. Instruksi itu diberikan terutama kepada kader Demokrat yang menjadi kepala daerah.

"Bagi jajaran Partai Demokrat yang menjadi pejabat eksekutif, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota, tentu bertugas untuk membantu penuh Presiden RI," kata SBY ketika menyampaikan pidato saat HUT Partai Demokrat ke-14 di Kompleks Parlemen, Rabu (9/9/2015).

Ia mengatakan, jika ada kebijakan pemerintah yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus didukung penuh. Sebaliknya, jika kebijakan itu justru menambah kesengsaraan, SBY mengimbau, agar jajarannya di parlemen dapat mengkritisi dan memberi masukan yang membangun.

Dalam kesempatan itu, SBY juga mengingatkan, keputusan DPP menjadikan Demokrat sebagai partai penyeimbang sudah tepat. Sebab, Demokrat dapat lebih independen dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

"Kalau putusan benar kita dukung penuh, tidak ada halangan karena kita bukan koalisi. Tapi kalau ada kebijakan tidak tepat, kita bisa mengoreksinya karena kita bukan bagian dari koalisi pemerintah," tegasnya.

http://nasional.kompas.com/read/2015...f.Bantu.Jokowi